Page 38 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 JULI 2020

createElement(l); e.async=1;e.charset='utf-8';e.src='//static.dable.io/dist/plugin.min.js';
_=a.getElementsByTagName(l)[0];_.parentNode.insertBefore(e,_);
})(window,document,'dable','script'); dable('setService', 'm.tempo.co'); dable('sendLogOnce');
dable('renderWidget', 'dablewidget_goBxbDle'); Saat ini, masalah seperti surat izin sedang
ditelusuri agar lebih mudah dan jelas siapa yang akan menerbitkan. Purbaya sadar masalah ini
tidak selesai dalam waktu singkat. "Tetapi kasus-kasus penelantaran ABK sekarang sudah dapat
lebh cepat direspon," kata dia.

Dalam beberapa waktu terakhir, kekerasan terhadap ABK terus terulang. Awal Juni 2020, dua
ABK, Andri Juniansyah asal Sumatera Utara dan Reynafli asal Nusa Tenggara Barat. Kedua ABK
mengalami intimidasi di atas kapal ikan Cina. Keduany kemudian melompat ke laut di Selat
Malaka dan diselamatkan oleh nelayan Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, setelah 7 jam
mengapung.

Awal Juni, giliran ABNK bernama Hasan Afriadi ditemukan tewas di atas, lagi-lagi di atas kapal
Cina . Jasadnya pun disimpan di lemari pendingin selama 15 hari sebelum ditemukan oleh
kepolisian Indonesia. "Hasil visum sudah keluar, hasilnya jelas ada penganiayaan," kata Kapolda
Kepulauan Riau Inspektur Jenderal Aris Budiman pada 9 Juli.

Saat kasus dua ABK, Tempo menemukan adanya tumpah tindih surat izin penempatan. Saat ini,
ABK memperoleh surat lewat dua jalur, Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran
Indonesia (SIP3MI) di Kementerian Ketenagakerjaa dan Surat Izin Usaha Perekrutan dan
Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK) di Kementerian Perhubungan.

Di lapangan, Kemenaker pun menemukan ada perusahaan yang melanggar karena hanya
menggunakan izin perdagangan dari dinas perdagangan daerah setempat. "Untuk saat ini bisa
jadi ada kekosongan hukum," kata Plt Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga kerja
dan Perluasan Kesempatan Kerja, Kemenaker, Aris Wahyudi kepada Tempo di Jakarta, Selasa,
10 Juni 2020.

Masalah ini yang akan diselesaikan oleh tim nasional bentukan dari deputi yang dipimpin
Purbaya. Menurut dia, semua pihak akan terlibat, termasuk Kementerian Luar Negeri dan
Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Selain membentuk tim, Kemenko Kemaritiman dan Investasi juga meluncurkan fitur baru. Jika
laman resmi kementerian diakses, maka akan langsung tampil pengumuman bertuliskan "Form
Pelaporan Kasus Penelantaran Awak Kapal Indonesia" Form ini bertujuan untuk merespon dan
menindaklanjuti kasus-kasus yang dialami oleh awak kapal Indonesia, baik di kapal niaga
maupun kapal perikanan . Formulir bisa langsung diundur.

Di dalamnya, pihak pelapor bisa menuliskan email, nama lengkap, organisasi pelapor, nomor
handphone atau WhatsApp pelapor, nama kapal, bendera kapal, nomor IMO Kapal (7 digit), tipe
kapal, lokasi (di mana anda terlantar), jumlah awal kapal yang mengalami penelantaran, asal
negara awal kapal, dan data-data lainnya.

Formulir tersebut bisa diakses di link berikut: https://maritim.go.id/form-pelaporan-kasus-
penelantaran-awak-kapal-indonesia-copy/ Purbaya memastikan formulir pelaporan ini tidak
akan bertabrakan dengan pengaduan yang juga diterima oleh Badan Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia (BP2MI). "Kami berkoordinasi dengan mereka," kata Purbaya..

37