Page 177 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2021
P. 177
Judul Belum Tetapkan UMP 2022, Gubernur Terancam Sanksi
Nama Media rctiplus.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.rctiplus.com/news/detail/nasional/1741414/belum-
tetapkan-ump-2022-gubernur-terancam-sanksi
Jurnalis Nasional
Tanggal 2021-11-24 21:01:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengingatkan seluruh pemerintah daerah (pemda)
segera menetapkan upah minimal provinsi (UMP) 2022. Kepala Biro Humas Kemnaker Chairul
Fadly menilai daerah yang belum mengumumkan besaran upah minimum provinsi (UMP) 2022
memiliki alasan tertentu.
BELUM TETAPKAN UMP 2022, GUBERNUR TERANCAM SANKSI
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengingatkan seluruh pemerintah daerah (pemda)
segera menetapkan upah minimal provinsi (UMP) 2022. Kepala Biro Humas Kemnaker Chairul
Fadly menilai daerah yang belum mengumumkan besaran upah minimum provinsi (UMP) 2022
memiliki alasan tertentu.
Mengingat ketentuan tentang upah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36
Tahun 2021 tentang Pengupahan, maka mandatorinya harus dilaksanakan.
Jika daerah tidak segera menetapkan UMP, maka akan ada sanksi tersendiri.
Nanti ada konsekuensi-konsekuensi atau sanksi berupa teguran tertulis sampai hal-hal lain
seperti teguran dari pimpinan tertinggi terkait pemberhentian sementara atau permanen, kata
Chairul dikutip dari CNNIndonesia.com, Rabu (24/11).
Oleh sebab itu, Chairul juga berharap agar provinsi yang belum mengumumkan besaran UMP
2022 akan segera mengumumkannya dalam waktu dekat.
Sebelumnya, Kemnaker menetapkan rata-rata kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2022
hanya 1,09 persen dibandingkan tahun ini.
Rata-rata penyesuaian upah minimum adalah 1,09 persen, imbuh Direktur Jenderal Pembinaan
Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri di Seminar
Terbuka Kemnaker, Senin (15/11) lalu.
176
