Page 229 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2021
P. 229
Judul Kemnaker: Penetapan UMP 2022 mengacu aturan pengupahan yang
berlaku
Nama Media kepri.antaranews.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://kepri.antaranews.com/nasional/berita/2544597/kemnaker-
penetapan-ump-2022-mengacu-aturan-pengupahan-yang-berlaku
Jurnalis Masuki M. Astro
Tanggal 2021-11-24 20:03:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Permintaan-permintaan hal
tersebut merupakan sesuatu yang wajar mengingat adanya berbagai kepentingan. Apabila
terdapat pihak-pihak yang berbeda pendapat, saya anggap hal tersebut merupakan bagian dari
demokrasi
Ringkasan
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI dan Jamsos)
Kementerian Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri mengatakan bahwa penetapan upah
minimum 2022 yang telah dilakukan berbagai provinsi sesuai dengan ketentuan aturan
pengupahan, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Membalas pertanyaan ANTARA via aplikasi pesan dari Jakarta, Rabu, Dirjen PHI dan Jamsos
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Indah Anggoro Putri mengatakan pihaknya telah
menerima permintaan untuk kenaikan upah yang lebih tinggi atau lebih rendah.
KEMNAKER: PENETAPAN UMP 2022 MENGACU ATURAN PENGUPAHAN YANG
BERLAKU
Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI
dan Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri mengatakan bahwa penetapan
upah minimum 2022 yang telah dilakukan berbagai provinsi sesuai dengan ketentuan aturan
pengupahan, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan.Membalas pertanyaan ANTARA via aplikasi pesan dari Jakarta, Rabu, Dirjen PHI
dan Jamsos Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Indah Anggoro Putri mengatakan
pihaknya telah menerima permintaan untuk kenaikan upah yang lebih tinggi atau lebih
rendah."Permintaan-permintaan hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar mengingat adanya
berbagai kepentingan. Apabila terdapat pihak-pihak yang berbeda pendapat, saya anggap hal
228
