Page 230 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2021
P. 230
tersebut merupakan bagian dari demokrasi," ujarnya.Akan tetapi, kata dia, pada prinsipnya
pihaknya tetap mengacu kepada PP No. 36 tahun 2021 yang saat ini masih merupakan hukum
positif yang berlaku.Sebelumnya, sebanyak 33 provinsi telah mengumumkan upah minimum
provinsi (UMP) 2022 dengan rata-rata kenaikan sekitar 1,09 persen. UMP 2022 sendiri ditetapkan
berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan di wilayah masing-masing.Upah minimum,
kata Putri, sesuai dengan aturan hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari
setahun di perusahaan. Untuk pekerja dengan masa kerja lebih dari setahun, maka
pengupahannya harus menggunakan struktur dan skala upah yang wajib disusun dan ditetapkan
oleh perusahaan.Putri mengingatkan adanya sanksi administratif bagi perusahaan yang tidak
menjalankan pengupahan berdasarkan struktur dan skala upah. Beberapa sanksi, seperti teguran
tertulis, pembatasan kegiatan usaha sampai pembekuan kegiatan usaha.
229
