Page 254 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2021
P. 254
Salah satu contohnya, dia menuding Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) meminta
'bekingan' Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) untuk menerbitkan sanksi kepada kepala
daerah yang enggan mengikuti aturan pemerintah pusat dalam penetapan upah minimum.
"Saya benar-benar, pada sidang ILO saya akan laporkan proses begini, bahwa ada pendekatan
keamanan secara struktural dan secara sosialisasi ke bawah," katanya dalam konferensi pers
secara virtual, Rabu, 24 November 2021.
Dia menilai, sanksi tersebut jadi membatasi kepala daerah untuk menaikkan upah minimum
pekerja dengan layak.
“Gubernur pun yang mau naikkan upah lebih baik akan diancam SE Mendagri dan bisa dikenakan
sanksi,” tuturnya.
Sebagai anggota pengurus pusat ILO, dia menjelasakan bahwa di negara lain penentuan upah
minimum hanya dilakukan oleh Kemnaker dan sejenisnya. Tidak ada campur tangan instansi
lainnya.
Tapi di Indonesia, kata dia, justru Kemendagri ikut campur urusan pengupahan.
“Saya ini pengurus pusat ILO PBB, nggak pernah saya keliling dunia saat jadi pembicara atau
jadi peserta dalam rapat internasional ada Menteri Dalam Negeri cawe-cawe ikut campur dalam
penetapan upah minimum,” ungkapnya.
“Digabung aja sekalian Mendagri dan Menaker, nggak usah ada Kemnaker sekalian,”
sambungnya.
Lebih lanjut, Iqbal mengaku heran karena Menaker meminta dampingan dari Mendagri,
Kementerian Polhukam hingga Kejaksaan Agung untuk menjelaskan upah minimum.
“Anehnya juga Menaker minta didampingi Mendagri, Kementerian Polhukam, dan Kejaksaan
Agung untuk kumpulkan gubernur, wali kota, untuk menjelaskan upah minimum harus sesuai
ketetapan pemerintah,” katanya heran.
Dia pun menuding ada upaya pengancaman saat penjelasan upah minimum terhadap gubernur
dan pihak terkait.
“Kok penetapan upah minimum pendekatannya keamanan. Maksudnya gimana? Mau
mengancam mungkin,” pungkasnya.
Diketahui, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyampaikan rata-rata kenaikan upah
minimum provinsi (UMP) 2022 sebesar 1,09 persen.
Meski begitu, Kemnaker menegaskan angka pastinya tetap berbeda-beda di masing-masing
provinsi.
Nantinya gubernur yang akan menyesuaikannya dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36
Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Namun, Iqbal menolak hal ini sebab angka 1.09 persen jauh dari angka yang diusulkan KSPI,
yakni 7 hingga 10 persen. ***
253
