Page 360 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2021
P. 360
"Kenaikan upah minimum ini sangat tidak adil," tegasnya dalam konferensi pers, di Jakarta, Rabu
(24/11).
IWAPI-Polri Gelar Vaksin Massal Di Banten Kedua, kata Andi Gani, ada kabar mendadak bahwa
besok merupakan sidang pembacaan putusan gugatan uji materi terhadap Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Omnibus Law di Mahkamah Konstitusi (MK).
Untuk itu, KSPSI meminta kepada MK yang besok akan mengumukan keputusan formil uji materi
UU Cipta Kerja bisa berlaku adil.
"Kami berharap hakim MK bisa berlaku seadil-adilnya. Karena, saya yakin MK merupakan
benteng keadilan terakhir yang bisa memutuskan secara adil dan selalu ada untuk kepentingan
seluruh rakyat Indonesia," ujarnya.
Persiapan Peparnas, Kemenko Polhukam Gelar Rakor Di Papua Ketiga, Pimpinan Konfederasi
Buruh Se-ASEAN (ATUC) ini juga meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian
merevisi atau bahkan mencabut instruksi Mendagri ke kepala daerah dalam rangka penetapan
upah minimum.
Andi Gani menegaskan, aksi nanti merupakan rangkaian dari rencana aksi besar yang
rencananya akan dilakukan pada 29 dan 30 November 2021. Namun, rencana aksi besar
gabungan dari beberapa konfederasi buruh masih terus dikoordinasikan.
Andi Gani menginstruksikan kepada seluruh anggotanya di seluruh Indonesia untuk tetap
menjaga ketertiban dalam aksi unjuk rasa dan tetap mengedepankan protokol kesehatan.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit KSPSI Roy Jinto
mengatakan, aksi besok tidak hanya di Jakarta tapi juga di beberapa wilayah. Salah satunya,
Jawa Barat.
Roy memastikan, ribuan buruh di Jawa Barat akan turun ke jalan besok. Pertama, di depan
Gedung Sate Bandung yang rencananya akan dihadiri oleh 3.000 buruh. Kemudian, sekitar 5.000
buruh akan datang ke Jakarta.
"Tuntutannya sama. Pertama, meminta MK membatalkan UU Cipta Kerja. Kedua, meminta upah
minimum tahun 2022 diputuskan secara adil dan bijaksana," jelasnya.
Turut hadir dalam konferensi pers tersebut, Sekjen KSPSI Hermanto Achmad, Ketua Umum PP
FSP KEP SPSI R. Abdullah, dan Bendahara Umum KSPSI Mustopo. [KPJ]
359
