Page 363 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2021

UMK KARANGASEM 2022 NAIK HANYA RP 1

Upah Minimum Kabupaten (UMK) Karangasem tahun 2022 telah dibahas dan disetujui.
Persetujuan itu setelah dilaksanakan musyawarah dengan dewan pengupahan Karangasem.
Sesuai kesepakatan, UMK Karangasem tahun depan nyaris tidak ada peningkatan. Alasannya,
naiknya UMK itu hanya satu rupiah saja dari tahun 2021.

Kepala Disnakertrans Karangasem, I Nyoman Suradnya, didampingi Kasi Pengupahan dan
Jamsos, Ni Nyoman Suardani Ariani, Selasa (23/11) kemarin mengungkapkan, sebelumnya
pihaknya telah melakukan musyawarah mufakat dengan dewan pengupahan Karangasem untuk
menetapkan usulan Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2022, agar sesuai Peraturan
Pemerintah No : 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.

"Dalam musyawarah itu kita telah menyepakati UMK Karangasem tahun 2022 mendatang
sebesar Rp 2.555.470. UMK tahun depan kita anggap tidak ada kenaikan atau penambahan,
karena hanya naik satu rupiah saja dari UMK tahun 2021, sebesar Rp 2.555.469," ujar Suradnya.
Kalau dari serikat pekerja, kata Suradnya, memang diharapkan ada peningkatan besaran UMK
dari tahun sebelumnya. Namun, sesuai kesepakatan memang nominal UMK belum bisa naik.

"Nominal itu sudah berdasarkan hasil kajian dan rumusan," jelasnya.

Menurutnya, selama ini sebagian besar perusahaan belum bisa membayar karyawannya sesuai
nominal UMK yang ditetapkan. Karena, mereka sebagian besar masih membayar di bawah UMK.
Semua itu tergantung kesepakatan antara perusahaan dan karyawannya.

"Memang ada perusahaan yang sudah mampu bayar sesuai UMK. Namun banyak yang belum.
Kita rasa sebagian besar perusahaan di Karangasem belum bisa membayar sesuai UMK,"
tambahnya.
Sementara itu, Ni Nyoman Suardani Ariani, juga menyatakan hal sama. Menurutnya, sebagian
besar perusahaan yang ada di Karangasem membayar karyawannya di bawah nominal UMK
Karangasem.

"Di Karangasem memang sedikit perusahaan yang bisa membayar sesuai nilai UMK Mayoritas
masih di bawah itu. Kita intens melakukan monitoring setiap tiga bulan ke perusahaan-perusahan
untuk menanyakan gaji yang diterima karyawannya. Namun hasilnya, sebagian besar pembayar
karyawannya dibawah UMK," tegas Ni Nyoman Suardani Ariani. (kmb41)

362