Page 436 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2021

UPAH RENDAH 2022, BURUH DI PALU DEMO DPRD SULTENG

Konfederasi Serikat Seluruh Indonesia (KSBSI) melakukan demonstrasi di depan kantor DPRD
Sulawesi Tengah, Rabu (24/11), untuk menolak keputusan upah minum provinsi (UMP) yang
dianggap rendah dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans).

"Kami menolak upah rendah yang telah ditentukan Dinas Ketenagakerjaan," ujar Sekretaris DPC
Kamiparho Kota Palu, Gusri Muh Said.

Menurut dia, nilai besaran upah mengalami penurunan dari UMR sebelumnya jika melihat dari
sisi kenaikan inflasi. Berdasarkan UU Ciptakan Kerja terbit Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36
Tahun 2021 tentang pengupahan dan Surat Edaran (SE) Kementerian Ketenagakerjaan Nomor
383 pada 9 November 221.

Bahwa, kata Gusri, dari SE tersebut, maka Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum
Kabupaten dan Kota (UMK) untuk tahun 2022 tidak mengalami kenaikan.

"Padahal, penyampaian dari pemerintah, pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan sebesar
9,19 persen dan inflasi 1,09 persen di Sulawesi Tengah," ujarnya.

"Namun, UMP Sulawesi Tengah ditetapkan berdasarkan PP 36 dan SE Menteri Tenaga Kerja
hanya sebesar 3,78 persen, sementara harga kebutuhan pokok pekerja atau buruh di pasar
tradisional telah naik hampir 20 persen," tambahnya.

Sehingga, baginya, baik pekerja maupun buruh, ke depannya parah buruh tidak akan dapat
membeli kebutuhan pokok untuk keluarga dan dirinya sendiri.

"Harapan kami sebagai buruh agar UMP juga UMK dapat dipertimbangkan kembali untuk
kemaslahatan hidup orang banyak," katanya.

Bahkan, Korlap KSBSI mengatakan, masih banyak hak dasar buruh yang mengalami perubahan
seperti PKWT tanpa batas, outsourcing diperluas tanpa melihat jenis usaha, dan upah minimum.
"Kami menegaskan kepada pemerintah kalau semua aturan itu tidak dicabut jelas akan
berdampak negatif kepada pihak buruh kami," ujarnya

435