Page 446 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2021

LM Ali Haswandy, usai membuka rapat perdana Lembaga Kerjasama Tripartit tingkat provinsi
2021 di salah satu hotel di Kendari, Rabu.
Sesuai dengan keputusan Presiden RI Nomor.107/2004 tentang dewan pengupahan,
menyebutkan bahwa Dewan Pengupahan adalah suatu lembaga nonstruktural yang bersifat
Tripartit dimana unsur yang masuk dalam Tripartit itu ada Apindo, SPSI dan Pemerintah dalam
hal ini Disnaker sebagai leading sektor ditambah dengan beberapa unsur lainnya teknis lainnya.

Menurut Ali Haswandy, dari 17 kabupaten kota di Sultra, baru tiga kabupaten kota yang
mempunyai dewan pengupahan yakni Kota Kendari, Kabupaten Kolaka dan kabupaten Konawe
Utara (Konut).

Rapat Perdana Lembaga Kerjasama Triparti Sultra 2021 yang dipimpin Plt Kadis Nakertrans Sultra
LM Ali Haswandy di salah satu hotel di Kendari, Rabu. (FotoAzis Senong) Sehingga empat
kabupaten kota lainnya, yakni Kota Baubau, kabupaten Muna, Buton, Muna Barat, Konawe Utara,
Konawe Kepulauan, Wakatobi, Buton Tengah, Buton Selatan, Buton Utara, Konawe Selatan,
Kolaka Utara, Kolaka Timur dan Bombana, belum ada lembaga dewan pengupahannya sehingga
mengacu pada Upah Minimum Provinsi (UMP).

Ali Haswandy menjelaskan, berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021
tentang Pengupahan serta berpedoman pada Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor: B-
M/383/HI.01.00/XI/2021 tanggal 9 November 2021 tentang Penyampaian Data Perekonomian
dan Ketenagakerjaan Dalam Penetapan Upah Minimum Tahun 2022, Gubernur Sulawesi
Tenggara telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 607 Tahun 2021 tanggal 18 November
2021 tentang Penetapan UMP 2022.

Dimana UMP 2022 Provinsi Sultra ditetapkan sebesar Rp.2.710.595,92 sen. Upah Minimum
Provinsi 2022 berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun pada
perusahaan yang bersangkutan.

Kemudian, pengusaha wajib menyusun struktur dan sakala upah di perusahaan, sehingga upah
bagi pekerja/buruh dengan masa kerja satu tahun atau lebih berpedoman pada struktur dan
skala upah.

Suasana dalam rapat perdana Lembaga Kerjasama Triparti Sultra 2021 yang dipimpin Plt Kadis
Nakertrans Sultra LM Ali Haswandy di salah satu hotel di Kendari, Rabu. (FotoAzis Senong)
Sedangkan bagi upah pekerja/buruh yang ditetapkan secara harian, perhitungan upah sehari
bagi perusahaan dengan sistem waktu kerja 6 (enam) hari dalam seminggu, upah sebulan dibagi
25 atau bagi perusahaan dengan sistem waktu kerja 5 (lima) hari dalam seminggu, upah sebulan
dibagi 21.

Ia juga berharap dalam rapat Lembaga Kerjasama Tripartit ini berjalan dengan lancar dan baik
sehingga kondisi ketenagakerjaan di wilayah Sulawesi Tenggara semakin harmonis, dinamis dan
berkeadilan.

Pada kegiatan rapat Tripartit 2021 itu, juga menghadirkan Kepala BP Jamsostek Kendari Minarni
Lukman yang sekaligus mensosialisasikan program yang dilaksanakan lembaga yang mengurus
masalah para pekerja dalam hal Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari
Tua dan Jaminan Pensiun.

445