Page 465 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2021
P. 465
Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Irsad Ade Irawan
mengatakan, untuk hidup layak di DIY dibutuhkan penghasilan bulanan sebesar Rp 3 juta. "Hal
ini perlu kami tolak karena upah minimum dari yang sudah ditetapkan tidak bisa untuk
mencukupi KHL. Jadi percuma saja ada kenaikan UMP tapi naiknya itu tidak bisa untuk
mencukupi KHL," kata Irsad saat ditemui di Titik Nol Kilometer, Kota Yogyakarta, Rabu
(24/11/2021).
PROTES UMP 2022 HANYA RP 1,8 JUTA, BURUH GELAR DEMO DI YOGYAKARTA
YOGYAKARTA, - Sejumlah buruh di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggelar unjuk rasa
penolakan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) yang telah ditetapkan.
UMP DIY 2022 sebesar Rp 1.840.000 dianggap demonstran jauh dari survei Kebutuhan Hidup
Layak (KHL).
Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Daerah Istimewa Yogyakarta
(DIY) Irsad Ade Irawan mengatakan, untuk hidup layak di DIY dibutuhkan penghasilan bulanan
sebesar Rp 3 juta.
"Hal ini perlu kami tolak karena upah minimum dari yang sudah ditetapkan tidak bisa untuk
mencukupi KHL. Jadi percuma saja ada kenaikan UMP tapi naiknya itu tidak bisa untuk
mencukupi KHL," kata Irsad saat ditemui di Titik Nol Kilometer, Kota Yogyakarta, Rabu
(24/11/2021).
Selama ini, kata Irsyad, para buruh di DIY hidup dengan gali lubang tutup lubang.
Gubernur DIY seharusnya sadar dengan persoalan itu dan segera merevisi UMP 2022 yang sudah
ditentukan.
"Dia (Gubernur DIY) harus merivisi dan memberikan bantuan lain seperti dana koperasi,
perumahan, dan subsidi pendidikan, transportasi," katanya.
Dia menambahkan UMP di DIY dari tahun ke tahun masih menjadi yang terendah di Indonesia,
sehingga perlu kenaikan yang signifikan untuk mencapai KHL.
Kenaikan besaran upah sesuai KHL juga dapat membantu buruh di masa pandemi Covid-19.
"Yang lainnya tentu agar Yogyakarta benar-benar istimewa buruh, rakyat dan UMP bukan
sekedar bangun infrastruktur dan tidak membawa kemakmuran untuk rakyat Yogyakarta,"
sebutnya.
Sejumlah buruh ini turut membawa manekin yang digantung sebagai simbol jeleknya pemerintah
dalam membuat kebijakan.
"Boneka digantung maknanya bahwa ternyata presiden jokowi dalam membuat kebijakan
pengupahan selalu jelek dari tahun ke tahun," kata Irsad.
Irsad mencontohkan beberapa kebijakan yang tidak sesuai dengan harapan buruh seperti pada
Peraturan Pemerintah (PP) nomor 78 tahun 2015 dan PP nomor 36 tahun 2021.
Kedua aturan itu disebut yang dinilai tidak memihak buruh.
"Misalnya dulu tahun 2015 ada PP 78 itu sudah kami tolak ternyata itu masih mending masih
bisa naik sampai 7 persen. Dengan PP 36 ini (UMP) cuma naik 3 sampai 4 persen," katanya.
464
