Page 470 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2021
P. 470
"Sebetulnya usulan UMK Pemkot itu hanya acuan untuk provinsi. Seperti tahun kemarin, zaman
Herman HN wali kotanya, meminta sekian tapi pelaksanaanya tetap Rp2,7 juta, tidak sesuai
dengan pengajuan wali kota," kata Tri Susilo, Rabu (24/11).
Disisi lain, serikat pekerja merasa sangat dirugikan dengan kenaikan upah minimum provinsi
(UMP) Lampung yang hanya 0,35 persen atau Rp 8.484. Menurutnya, kenaikan perekonomian
mencapai 7,7 persen dengan ketentuan kenaikan UMP seluruh Indonesia mencapai 1,95 persen.
"Dengan kata lain, dari mana dasarnya UMP yang 0,35 persen itu menjadi patokan, sedangkan
perekonomian kita meningkat 7,7 persen,” jelasnya.
Menurutnya, kenaikan UMP hanya 0,35 persen seolah-olah serikat pekerja seperti tidak ada
harganya di mata pemerintah. Padahal yang menjalankan perekonomian adalah pekerja.
“Rp 8 ribu itu bisa beli apa sih, bensin saja tidak cukup. Sebelumnya naikan UMK Rp 50 ribu juga
masih belum cukup jika mengacu pada survei kebutuhan hidup layak," ujarnya.
Lebih lanjut, Tri Susilo mengaku pada 15 November lalu, serikat buruh telah meminta kepada
Pemerintah Provinsi Lampung untuk menaikkan UMP sebesar Rp 7-15 persen, tapi nyatanya
hanya naik 0,35 persen.
“Kami dari buruh Lampung sedang berkonsolidasi bagaimana caranya kita menghadapi ini dan
rencananya juga akan memberikan penolakan keputusan ini,” jelasnya.
469
