Page 472 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2021
P. 472
Akhirnya, Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) wilayah Lampung mencoba
menyuarakan aspirasinya di Gedung DPRD Lampung, Rabu (24/11/2021).
Kepala Dinas Tenaga Kerja Lampung, Agus Nompitu bersikeras penetapan UMP Lampung 2022
sudah sesuai dengan formulasi. Acuannya, UU Nomor 11 tentang Cipta Kerja, PP 36 tahun 2021,
dan Surat Edaran (SE) Menaker No: B-M/383/HI.01.00//XI/2021 tentang Penyampaian Data
Perekonomian dan Ketenagakerjaan dalam Penetapan Upah Minimum Tahun 2022.
"Semua formula berdasarkan data BPS terkait kondisi inflasi, PDRB kondisi makro, dan kondisi
tenaga kerja sudah dijelaskan secara rinci," ungkap Agus. Namun begitu, ia berjanji menampung
aspirasi serikat buruh untuk disampaikan ke pemerintah pusat.
"Kita juga berharap penolakan ini berjalan kondusif agar iklim investasi tidak terganggu," ujar
Agus.
Ia menjelaskan, penetapan UMP ini untuk buruh pekerja di bawah satu tahun. Sedangkan lebih
dari 1 tahun, berdasarkan struktur gaji perusahaan dan skala upah. Bagi yang melanggar akan
ada sanksinya. Dalam UU Cipta kerja bisa dipidana 1 sampai 4 tahun dan atau membayar Rp100-
400 juta.
"Penetapan efektif mulai pada Januari 2022. Apabila ditemukan perusahaan tidak mematuhi,
bantu kami untuk melapor. Kita akan melalukan pemeriksaan sampai dengan memberikan saksi,"
tegasnya.
Sementara, Ketua Koordinator Wilayah (Korwil) KSBSI Lampung, Rel Tobing, menolak rumusan
UMP Lampung 2022 yang tidak berpihak buruh. Ia bahkan menyatakan buruh seperti sudah
dianggap bukan warga negara Indonesia karena selalu diberikan upah murah. Ia mengatakan,
seharusnya Menteri Tenaga Kerja menetapkan UMP mengacu pada Konvensi Organisasi
Perburuhan Internasional.
"Dewan pengupahan juga seharusnya memikirkan keperluan buruh dan keluarganya. Selama ini
UMP dihitung berdasarkan upah buruh per tahun dan buruh lajang," sesal Rel Robing.
Berikut tujuh tuntutan KSBSI Korwil Lampung: 1. Turunkan Menteri Tenaga Kerja 2. Kabulkan
judicial review KSBSI atas UU Nomor 11 2020 Cipta Kerja 3. Keluarkan klaster tenaga kerja dari
UU 11/2020 4. Kembalikan klaster tenaga kerja ke ranah tripartit 5. Menuntut mencabut PP
36/2021 tentang Pengupahan 6. Menolak upah murah 7. Menolak outsourcing dan kontrak
diperluas/perpanjang. (*)
471
