Page 639 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2021

SERIKAT PEKERJA TOLAK UMK MAKASSAR 2021

Perumusan Upah Minimum Kota (UMK) Makassar diwarnai perdebatan alot. Tidak ada titik temu
dalam forum Dewan Pengupahan Makassar. Pemerintah Kota Makassar dalam hal Ini Dinas
Tenaga Kerja dan Asosiasi Perusahaan Indonesia (Apindo) Makassar mengusulkan kenaikan UMK
1,2 persen mengikuti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 terkait pengupahan.

Kenaikannya Rp39.559 dari UMK Makassar 2021 Rp3.255.423. totalnya Rp 3.294.423. Sementara
dari pihak buruh atau pekerja menginginkan kenaikan mencapai delapan persen.

Anggota Dewan Pengupahan Unsur Pekerja. Mul-yadi Arief, mengatakan, dalam rapat tersebut
Dis-naker yang mewakili pemerintah ngotot memaksakan kenalkan UMK 1.2 persen tanpa
mengakomodir usulan pihak pekerja.

"Kenaikan hanya diangka 1.2 persen sementara kami dari tadi mengusulkan delapan persen
dengan berbagai pertimbangan, tapi Itu tidak diakomodir," ucap Mulyadi Arief. Selasa (23/11).

Anggota DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) ini menilai, rapat tersebut
hanya disepakati oleh dua pihak. Karena itu, la menganggap rapat pembahasan UMK ini
diagendakan kembali.

"Tidak ada kesepakatan, kami menganggap rapat Ini ditunda, karena belum ada kesepakatan."
tegasnya.

Ia memaparkan, alasannya mengusulkan kenaikan UMK delapan persen dengan pertimbangan
pertumbuhan ekonomi dan nasional d ia tas tujuh persen. Kedua, daya beli dan harga bahan
pokok tinggi termasuk BBM.

"Dengan kenalkan delapan persen dapat meningkatkan daya beli pekerja dan produktlvltas.saya
yakin pertumbuhan ekonomi akan tinggi ini." ujarnya.

Sebagal bentuk penolakan terhadap UMK Makassar. serikat buruh yang tergabung dalam Aliansi
Persatuan Rakyat (Alpar) melakukan aksi di depan Kantor Disnaker Makassar. Bahkan, rapat
penentuan Upah Minimum Kota (UMK) Makassar diwarnai kericuhan.

Demonstran menyerobot ke ruang rapat Dewan Pengupahan yang sedang merumuskan UMK
Makassar. Mereka menolak penetapan upah berdasarkan formula PP 36 Tahun 2021 Cabut UU
No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Jendral Lapangan, Taufik mengatakan, UU Om-nlbus Law atau UU Cipta Kerja yang merupakan
bentuk atau upaya pemerintah dalam melakukan penjajahan modern terhadap rakyatnya.

"Penetapan upah minimum yang menggunakan formula PP 36 dinilai tidak memiliki landasan
hukum karena UU Cipta Kerja saat Ini sedang digugat dl Mahkamah Konstitusi," tegasnya.
Ia mengaku miris dengan upah upah minimum yang ditetapkan tabun ini sebesar 1,9 persen. Ia
menilai. UMP yang ditetapkan oleh kementerlan ketenagakerjaan terlalu kecil dan tidak cukup
untuk kebutuhan hidup layak.

Bahkan hanya memberikan proteksi kepada pengusaha daripada kaum buruh/pekerja. Padahal
negara seharusnya memproteksi hak-hak kaum buruh sebagal elemen masyarakat yang
lemah.(cr7)

638