Page 642 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2021
P. 642
Ringkasan
Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil menegaskan, pemerintah daerah selama ini telah
mengikuti rumus perhitungan upah dari pemerintah pusat. Hal ini tentunya harus dipahami oleh
semua pihak. Hal tersebut, diungkapkan Ridwan Kamil saat dimintai tanggapan tentang ancaman
mogok nasional buruh, serta 11 kabupaten/kota di Jabar yang UMK Tahun 2022 tak akan naik.
EMIL SEBUT RUMUS PERHITUNGAN UMK JABAR MENGIKUTI PUSAT
Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil menegaskan, pemerintah daerah selama ini telah
mengikuti rumus perhitungan upah dari pemerintah pusat. Hal ini tentunya harus dipahami oleh
semua pihak.
Hal tersebut, diungkapkan Ridwan Kamil saat dimintai tanggapan tentang ancaman mogok
nasional buruh, serta 11 kabupaten/kota di Jabar yang UMK Tahun 2022 tak akan naik.
"Situasi ekonomi juga masih belum membaik 100 persen juga," ujar Ridwan Kamil yang akrab
disapa Emil, Rabu (24/11).
Emil menjelaskan, terkait adanya 11 kabupaten/kota di Jabar yang UMK Tahun 2022 tak akan
naik, hal tersebut telah disesuaikan dengan aturan yang ada (PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan). "Karena hitungan yang baru memberikan batasan, ada batas atas dan batas
bawah. Dan peraturannya mengatur kalau setelah dihitung rumusnya melewati batas atas maka
dia sama seperti tahun sebelumnya," katanya.
Emil pun mengimbau buruh untuk mengedepankan dialog terkait dinamika penetapan upah
minimum provinsi (UMP) atau upah minimum kabupaten/kota di wilayah Jawa Barat Tahun 2022.
"Kita sampaikan aspirasi-aspirasi kalau kurang puas bisa disampaikan dengan cara yang baik,
cara-cara dialog. Sehingga kedepannya bisa menemukan rumus-rumus yang saling memahami
dan menguntungkan begitu," katanya.
Terpisah, Ekonom dari Universitas Padjadjaran, Ferry Hadiyanto mengatakan, sebaiknya buruh
lebih bijak dalam meminta kenaikan upah minimum. Karena, saat ini sektor industri tengah masih
dalam fase memulihkan diri akibat hantaman pandemi Covid-19.
"Kalau misalnya terlalu tinggi, perusahaan kalau dapat keuntungan yang tadinya bisa untuk
investasi di 2022, sehingga kemudian merekrut kembali tenaga kerja yang tadinya menganggur
atau tenaga kerja baru, tapi kalau begini kan uang profitnya hanya untuk tambahan upah," ujar
Ferry.
Ferry mencontohkan, kalau naiknya misal Rp 100 ribu saja, maka Rp 100 ribu dikali sekian
pekerja, itu akan menghabiskan keuntungan yang sebenarnya bisa digunakan untuk investasi
sumber daya manusia atau barang produksi untuk 2022. Ferry mengatakan, sah-sah saja jika
buruh menyalurkan aspirasi mereka terkait kenaikan UMP dan UMK.
"Kita saat ini lagi recovery dari pandemi Covid-19, banyak saudara yang terkena PHK gara-gara
Covid-19. Kalau seandainya nanti ekonomi sudah baik dan normal kembali, dan tingkat
kesejahteraan masyarakat sudah normal kembali, itu sah saja," katanya.
Ferry melihat sejumlah serikat buruh menuntut kenaikan upah karena melihat laju pertumbuhan
ekonomi yang menunjukkan tren positif. Misalnya, ekonomi di Jabar pada triwulan II/2021 secara
year on year (yoy) tumbuh melejit 6,13 persen, sedangkan secara kumulatif hingga triwulan
II/2021 tumbuh 2,54 persen.
641
