Page 691 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2021
P. 691
ANCAM MOGOK KERJA
PRESIDEN Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said lqbal mengatakan enam
konfederasi dan 60 federasi serikat pekerja/buruh satu suara menolak kenaikan UMP 2022.
Kelompok buruh akan melakukan aksi unjuk rasa serta mogok kerja nasional.
"Sudah disepakati tanggal 29 dan 30 November 2021 akan dilaksanakan gabungan aksi unjuk
rasa di Istana Negara, di Balai Kota biang keroknya, dan super biang keroknya di Kementerian
Ketenagakerjaan," kata Said di Jakarta, Senin (22/11).
Aksi unjuk rasa akan melibatkan puluhan ribu buruh dari Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten.
"Kalau digabung dari konfederasi dan 60 federasi serikat pekerja jumlahnya adalah puluhan ribu
buruh yang berasal dari pabrik dan perusahaan," tutur Said.
Said juga menekankan para pengunjuk rasa harus tetap mematuhi protokol kesehatan sesuai
aturan PPKM level 1 di DKI Jakarta. "Teknis unjuk rasanya mungkin 10 ribu di Istana, 10 ribu di
Balai Kota, 10 ribu Kemnaker. Ini nggak main-main, sungguh-sungguh ini, tentu aksi ini harus
mempertimbangkan protokol kesehatan," tambahnya.
KSPI juga berharap elemen mahasiswa bisa bergabung menyampaikan aspirasi terhadap
pemerintah. Selanjutnya aksi mogok kerja nasional sudah
disepakati mulai 6 Desember 2021 hingga 8 Desember 2021. Said mengklaim sedikitnya 2 juta
buruh/pekerja akan mogok kerja sebagai bentuk protes menolak ketetapan kenaikan UMP rata-
rata 1,09 persen.
"Buruh yang akan mogok berasal dari lebih 100 ribu perusahaan di 30 provinsi dan lebih dari
150 ka b u paten/kota. Termasuk juga kawan-kawan ojek online akan ikut bergabung, sopir
trailer, buruh-buruh pelabuhan," tutur Said.
KSPI menggandeng sejumlah konfederasi buruh seperti Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh
Indonesia (KSPSI), Komite Politik Buruh Indonesia (KPBI), Kongres Aliansi Serikat Buruh
Indonesia (KASBI), hingga Gerakan Kesejahteraan Nasional (Ge-kanas). Said menambahkan
dasar hukum yang akan digunakan dalam aksi ini adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998
tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
"Kami imbau seluruh buruh setop melakukan produksi. Inilah reaksi balik yang keras, jangan
berdalih bahwa kenaikan upah minimum 1,09 persen itu karena pandemi Covid-19. Tidak ada
hubungannya," imbuhnya. (tribun network/reynas abdila)
690
