Page 97 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 NOVEMBER 2021

Judul Unsur Pengusaha Mendukung
Nama Media Jawa Pos
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL Pg11
Jurnalis rya
Tanggal 2021-11-25 05:05:00
Ukuran 34x188mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 34.510.000

News Value Rp 103.530.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Ringkasan
Dewan pengupahan dari unsur pengusaha DKI menyatakan mendukung Pemprov DKI untuk
menerbitkan peraturan gubernur (pergub) tentang struktur upah dan skala upah (SUSU). Sebab,
pengusaha juga membutuhkan regulasi terkait SUSU.

UNSUR PENGUSAHA MENDUKUNG
Dewan pengupahan dari unsur pengusaha DKI menyatakan mendukung Pemprov DKI untuk
menerbitkan peraturan gubernur (pergub) tentang struktur upah dan skala upah (SUSU). Sebab,
pengusaha juga membutuhkan regulasi terkait SUSU.

"Memang skala upah itu sangat dibutuhkan. Karena itu, diperlukan ketegasan dari pemerintah,
baik pusat maupun provinsi. Jadi, kalau menurut Pak Gubernur (Gubernur DKI Anies Baswedan)
lebih baik pakai pergub, kami sebagai pengusaha pasti sangat mendukung apa yang menjadi
keputusan Pak Gubernur. Apalagi, sifatnya penting banget bagi pekerja dan pemberi kerja,"
terang dewan pengupahan dari unsur pengusaha Heber Lolo Simbolon.

Menurut Heber, pengusaha di Jakarta tidak mempermasalahkan bentuk regulasi yang akan
disusun. "Kami (pengusaha, Red) nggak ribet-ribet amat lawan ini, lawan itu. Pekerja dan
pemberi kerja maunya apa? Kan sama-sama cari uang untuk kesejahteraan. Makanya, kalau
gubernur memutuskan dalam bentuk pergub, itu sudah sangat bagus, sangat kami dukung, ladi,
ada aturan baku di tingkat provinsi," tambahnya.

Heber menjelaskan bahwa Jakarta didominasi usaha sektor jasa. Jadi, banyak juga yang
merupakan perusahaan kecil atau UMKM. Karena itu, selama ini, banyak pengusaha di lakarta
yang mengupah pekerja dengan sistem perundingan bipartit. Yakni, berdasar pembicaraan
antara pekerja dan pemberi kerja. "Memang, UMP itu diperuntukkan untuk yang zero experience.
Bagi yang sudah bekerja di atas 12 bulan, selama ini peningkatan gaji boleh berdasar SUSU, tapi
boleh dibicarakan bipartit, antara pekerja dan pemberi kerja. Sebab, tidak semua perusahaan
telah menggunakan peraturan perusahaan (PP). Memang imbauan Kementerian
Ketenagakerjaan sudah ada. (rya/col/ilo)

96