Page 287 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 04 NOVEMBER 2019
P. 287
Title 20 PROVINSI UMUMKAN UMP 2020, KEMNAKER: 1 PROVINSI TAK IKUTI ATURAN
Media Name tirto.id
Pub. Date 01 November 2019
https://tirto.id/20-provinsi-umumkan-ump-2020-kemnaker-1-provinsi-tak- ikuti-aturan-
Page/URL
ekYS
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Sesuai aturan, kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Namun, 1 provinsi diduga
tak ikut aturan tersebut.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melaporkan hingga pukul 18.00, hari ini,
telah ada 20 provinsi yang telah menetapkan dan menyampaikan ke publik upah
minimum provinsi (UMP) tahun 2020.
Direktur Pengupahan Kemnaker, Dinar Titus Jogaswitani mengatakan, dari 20
provinsi tersebut, sebanyak 19 provinsi sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
"Namun satu provinsi di antaranya masih tidak sesuai dengan ketetapan," kata dia
melalui keterangan tertulisnya, Jumat (1/11/2019).
Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 15/2018 tentang Upah
Minimum, penetapan UMP harus diumumkan secara serentak oleh setiap Gubernur
dari seluruh daerah pada tanggal 1 November 2019.
Menurut dia, terkait provinsi yang belum melapor ke Kemnaker dimungkinkan
terkait masalah teknis seperti surat keputusannay belum ditandatangani gubernur.
Namun, para gubernur sudah sudah mengumumkannnya ke publik.
"Mungkin juga laporannya belum disampaikan kepada kami," ucapnya.
Di sisi lain, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
(PHI dan Jamsos) Kemeaker Haiyani Rumondang hingga saat ini terus memantau
dan mengumpulkan laporan penetapan UMP. Terutama dari provinsi yang belum
melaporkannya ke Kemnaker.
"Jadi intinya untuk menetapkan UMP tahun 2020 merupakan kewenangan
Gubernur," tuturnya.
Haiyani menerangkan, berdasarkan data Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional
dari BPS. Kenaikan UMP Tahun 2020 diperkirakan sebesar 8,51 persen.
Page 286 of 328.
