Page 300 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 04 NOVEMBER 2019
P. 300
Title KEMNAKER PANTAU PENETAPAN UMP 2020 OLEH PARA GUBERNUR
Media Name jpnn.com
Pub. Date 01 November 2019
https://www.jpnn.com/news/kemnaker-pantau-penetapan-ump-2020-oleh-para -
Page/URL
gubernur
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan
Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Haiyani Rumondang mengatakan,
sampai saat ini pihak Kemnaker masih melakukan pemantauan penetapan Upah
Minimum Provinsi (UMP) oleh para Gubernur.
"Hari ini kami terus melakukan pemantauan dan pengumpulan laporan penetapan
UMP dari daerah-daerah dari seluruh Indonesia," kata Dirjen Haiyani dalam
keterangan pers Biro Humas Kemnaker di Jakarta, Jumat (1/11).
Kenaikan UMP 2020 dihitung berdasarkan formula yang sesuai dengan Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan. Adapun penetapan
UMP 2020 berdasarkan Pasal 9 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun
2018 tentang Upah Minimum ditetapkan dan diumumkan secara serentak oleh
Gubernur setiap daerah pada tanggal 1 November 2019 dengan keputusan
gubernur.
"Jadi intinya untuk menetapkan UMP tahun 2020 merupakan kewenangan Gubernur.
Berdasarkan data Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional dari BPS kenaikan
Upah Minimum Provinsi (UMP) 2020 sebesar 8,51 persen,"kata Haiyani. "Memang
hari ini diumumkan, kalau itu semua sudah tahu aturannya. Kami tunggu saja
pengumuman penetapan UMP oleh para gubernur hari ini," kata Haiyani.
Direktur Pengupahan Kemnaker, Dinar Titus Jogaswitani menambahkan, hingga saat
ini (Pukul 18:00 tanggal 1 November 2019) sudah 20 (dua puluh) provinsi yang telah
mengumumkan penetapan dan menyampaikan laporan tentang penetapan upah
minimum provinsi (UMP) 2020 kepada Kemnaker.
Dari 20 provinsi yang telah menyampaikan laporan tentang besaran UMP tersebut,
sebanyak 19 sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015
tentang Pengupahan. "Sampai sore ini terpantau 20 provinsi yang telah menetapkan
UMP oleh gubernur. Namun 1 provinsi diantaranya masih tidak sesuai dengan
ketetapan," kata Dinar.
Page 299 of 328.
