Page 298 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 04 NOVEMBER 2019
P. 298

Title          20 PROVINSI TELAH UMUMKAN KENAIKAN STANDAR UPAH TAHUN DEPAN
                Media Name     tempo.co
                Pub. Date      01 November 2019
                               https://bisnis.tempo.co/read/1267322/20-provinsi-telah-umumkan-kenaika n-standar-
                Page/URL
                               upah-tahun-depan
                Media Type     Pers Online
                Sentiment      Positive








               Sebanyak 20 provinsi telah mengumumkan kenaikan standar upah 2020 pada sore
               ini, Jumat, 1 November 2019. Laporan kenaikan upah tersebut telah diterima oleh
               Kementerian Ketenagakerjaan.

               "Hari ini kita terus melakukan pemantauan dan pengumpulan laporan penetapan
               UMP dari daerah-daerah dari seluruh Indonesia," tutur Direktur Jenderal Pembinaan
               Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan
               Haiyani Rumondang dalam keterangannya, Jumat, 1 November 2019.

               Kenaikan upah ini mengacu pada data inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional
               yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik. Menurut data itu, upah minimum
               provinsi 2020 masing-masing naik sebesar 8,51.

               Haiyani mengatakan perhitungan kenaikan upah minimum provinsi atau UMP juga
               tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang
               Pengupahan. Adapun penetapan UMP 2020 yang diumumkan serentak oleh
               gubernur tiap-tiap provinsi dilegalkan dalam keputusan gubernur sesuai dengan
               Pasal 9 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah
               Minimum.

               Sementara itu, Direktur Pengupahan Kemnaker Dinar Titus Jogaswitani menyatakan,
               hingga pukul 18.00 WIB sore tadi, masih ada satu dari 20 provinsi yang masih belum
               menetapkan upah sesuai dengan aturan. Tidak dijelaskan provinsi apa yang
               dimaksud.

               Di sisi lain, Kemenaker juga memantau provinsi- provinsi yang belum menyampaikan
               laporannya. Ia menduga provinsi yang belum melapor ini telah menetapkan
               kenaikan ulah, namum belum melegalkannya dalam surat keputusa. "Keputusannya
               belum ditandatangani oleh gubernur atau belum disampaikan kepada kami,"
               ucapnya.

               Bekas Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri, sebelumnya mengeluarkan surat
               edaran bernomor B-M/308/HI.01.00/X/2019. Surat itu berisi penyampaian data





                                                      Page 297 of 328.
   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303