Page 101 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 04 JULI 2019
P. 101

Title          WAPRES MINTA BPJS KETENAGAKERJAAN DAN BPJS KESEHATAN KOLABORASI
               Media Name     kontan.co.id
               Pub. Date      03 Juli 2019
                              https://nasional.kontan.co.id/news/wapres-minta-bpjs-ketenagakerjaan-d an-bpjs-
               Page/URL
                              kesehatan-kolaborasi
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive









               Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
               Ketenagakerjaan berkolaborasi dengan BPJS Kesehatan. Hal itu disampaikan Kalla
               saat menyerahkan penghargaan Paritrana (jaminan ketenagkerjaan sosial) di Istana
               Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (03/07).

               "BPJS Ketenagakerjaan mempunyai daya yang sangat besar, (BPJS) kesehatan yang
               defisit terus menerus. Jadi perlu ada kerja sama yang baik. Karena apabila satu
               pihak banyak kesejahteraan, satu defisit maka bebannya kepada negara, ke
               pemerintah," ujar Kalla.

               Ia menyadari BPJS Ketenagakerjaan memiliki tujuan jangka panjang yakni
               menyediakan jaminan sosial bagi para pekerja yang nantinya pensiun, sehingga
               rentan mengalami defisit. Hal itu berbeda dengan BPJS Kesehatan yang tujuannya
               jangka pendek, yakni menyediakan biaya kesehatan saat pesertanya berobat.

               Namun, Kalla menilai semestinya kedua lembaga bisa berkolaborasi karena
               tujuannya sama yakni menyejahterakan masyarakat. Dengan demikian, sambung
               Wapres, dengan kolaborasi ini defisit yang ditanggung BPJS Kesehatan tak
               membebani APBN setiap tahunnya.

               Menanggapi permintaan tersebut, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus
               Susanto menyatakan pihaknya sudah berkolaborasi dengan BPJS kesehatan. Hanya,
               kerja sama tersebut sebatas pertukaran data.

               Ia menambahkan, secara peraturan perundang-undangan, BPJS Ketenagakerjaan
               dan Kesehatan belum bisa berkolaborasi dalam program utama, apa lagi silang
               pembiayaan. Meski demikian, ia akan mencoba mengkaji regulasinya.

               "Kalau regulasi secara program tidak diperkenankan terjadinya subsidi silang antar
               program. Tapi operasional di lapangan, kegiatan administrasi, kegiatan join office,
               pendataan, pendaftaran, ini bisa kami sinkronkan. Dalam rangka mengoptimalkan
               iuran yang ada," papar Agus.

               "Nanti secara teknis kami akan bicara, dengan BPJS Kesehatan. Kebetulan kami
               sudah memiliki kerja sama MoU dengan BPJS Kesehatan dalam hal pertukaran data,
               koordinasi, dan sebagainya," lanjut dia.




                                                      Page 100 of 130.
   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106