Page 20 - E-book Yayuk

tersimpan kemudian oleh bank digunakan untuk melakukan pembiayaan, dalam hal
ini apabila bank menggunakannya untuk pembiayaan mudharabah, maka bank
bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin terjadi.

Selain menjalankan fungsinya sebagai penghubung antara pihak yang
membutuhkan dana dengan pihak yang kelebihan dana, bank syariah dapat pula
melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat
imbalan berupa sewa atau keuntungan.

E. Lembaga Penjamin Simpanan
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
adalah lembaga independen, transparan, dan
akuntabel yang diberi wewenang oleh
pemerintah untuk menjamin produk simpanan
bank dan lembaga keuangan bukan
bank. Pembentukan LPS ini berdasarkan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang

Gambar 7. Kegaitan dalam Lembaga Lembaga Penjamin Simpanan (UU LPS)
Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2009.
Beberapa negara maju seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Swedia bahkan
telah mendirikan lembaga penjamin simpanan jauh sebelum krisis perbankan terjadi
dan melanda Asia-Pasifik. Negara-negara Asia yang telah mendirikan LPS
diantaranya seperti Filipina pada tahun 1963, diikuti oleh Korea Selatan pada tahun
1996. Setelah Indonesia, Malaysia dan Singapura juga telah membentuk LPS. Sejak
lembaga ini beroperasi secara penuh, sampai saat ini sudah ada 72 negara yang telah
mendirikan lembaga penjamin simpanan.
Dalam menjalankan kegiatan, lembaga penjamin simpanan memiliki beberapa
tugas yang dilaksanakan. Berdasarkan situs resmi LPS terdapat beberapa tugas berikut
ini :
1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan.
2. Melaksanakan penjaminan simpanan.
3. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara
stabilitas sistem perbankan.
4. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank
Gagal yang tidak berdampak sistemik.
5. Melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik.

Adapun 2 fungsi utama seperti menjamin simpanan nasabah penyimpan dan
turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan
kewenangannnya. Sesuai dengan Pasal 37B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999
tentang Perbankan, setiap bank wajib menjaminkan dana masyarakat yang disimpan
pada bank yang bersangkutan. Dan dalam Pasal 12 UU LPS, ketentuan ini ditegaskan

15