Page 10 - C:\Users\LENOVO\Documents\Flip PDF Professional\Kasuari_Inovasi_Vol.1\
P. 10
Rapat Koordinasi Teknis Penelitian dan
Pengembangan Daerah se-Provinsi
Papua Barat (2017-2018)
Terbitnya Peraturan Menteri Dalam
Negeri No. 17 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penelitian dan Pengembangan
di Kementrian Dalam Negeri dan
Pemerintahan Daerah dalam mendukung
pelaksanaan pembangunan.
Hal ini memberikan arti bahwa kelitbangan
sudah seharusnya mendapatkan fungsi dan
peran yang luas dalam mencapai target dan
sasaran pembangunan di daerah, terutama
dalam menyusun kebijakan teknis, rencana
dan program kelitbangan di pemerintah
provinsi dan pemerintahan kabupaten /
kota di wilayahnya. Lebih lanjut kelitbangan
daerah juga memberikan keleluasaan dalam
melaksanakan pengkajian kebijakan lingkup
urusan pemerintahan daerah, fasilitasi dan
Inovasi daerah, melakukan pemantauan,
evaluasi, pelaporan atas pelaksanaan
kelitbangan serta melakukan koordinasi
dan sinkronisasi pelaksanaan kelitbangan “Bersama Membangun Kapasitas penyelenggaraan otonomi daerah dan
di pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan otonomi khusus di Provinsi Papua Barat
Kabupaten Kota. Mengingat fungsi dan tugas Penelitian dan Pengembangan selama satu dekade ini faktualnya
kelitbangan Provinsi yang cukup besar Dalam Menunjang Pembangunan tidak semuanya berjalan dengan mulus
sebagaimana amanat Peraturan Menteri. dan sempurna. Melihat dari dampak
Di Papua Barat” pembangunan yang multidimensi serta
Maksud pelaksanaan Rapat Koordinasi belajar dari cerita-cerita sukses (success
Teknis adalah menyatukan persepsi tentang Sedangkan narasumber terdiri dari story) dari daerah-daerah lain yang lebih
pelaksanaan Kelitbangan di Provinsi Papua Dr. Heriyandi Roni (Badan Litbang maju, maka masih banyak dibutuhkan
Barat dan sebagai media musyawarah Kementerian Dalam Negeri Kepala Bidang kebijakan dan langkah-langkah tindak
stakeholder Kelitbangan Papua Barat untuk Otonomi Daerah) dengan paparan materi lanjut yang konkrit dan konsisten untuk
menjaring isu-isu kelitbangan strategis “Peningkatan Kapasitas Penelitian dan memecahkan masalah pembangunan yang
dan kebutuhan penelitian tahun 2018 yang Pengembangan di Daerah”. Prof. Dr. Ir. semakin dinamis ini. Peran pemerintah
sangat diperlukan untuk mendukung Roni Bawole M.Si (Universitas Papua), sebagai motivator, fasilitator dan mediator
pelaksanaan pembangunan provinsi Papua Scince Techno Park Provinsi Papua memiliki posisi yang sangat penting dalam
Barat yang tepat sasaran. Barat. Prof. Dr. Charlie Heatubun, S.Hut., medorong percepatan pembangunan daerah.
M.Si (Kepala Badan LITBANG Daerah
Tujuannya adalah menciptakan pola kerja Provinsi Papua Barat): Meningkatkan Dengan demikian, untuk menghadapi
yang sinergis untuk pemerintahan yang kapasitas Penelitian dan Pengembangan berbagai macam persoalan dan isu-isu
bersih dan berwibawa (good governance), Daerah dengan menjaring isu-isu pembangunan yang mengemuka maka
melakukan sinkronsasi agenda Rencana penelitian strategis guna mendukung keberadaan dan peran penelitian dan
Kerja penelitian dan program kelitbangan pembangunan Provinsi Papua Barat. pengembangan semestinya akan menjadi
yang tertuang di dalam rencana kerja sangat penting dan strategis. Sudah saatnya
pemerintah provinsi dengan kabupaten, dan Dalam sambutannya di sela-sela membuka peran berbagai institusi kelitbangan segera
kota.Tema Rakornis Penelitian dan acara rakornis Sekretaris Daerah dikedepankan sebagai sumber penyedia
Pengembangan Daerah se-Provinsi Papua Propinsi Papua Barat Drs. Nathaniel D berbagai rekomendasi kebijakan yang akan
Barat adalah : Mandacan. M.Si mengatakan bahwa dalam ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai
penyeleggara pembangunan.
10 KASUARI INOVASI Edisi 01-April 2019
