Page 13 - BULETIN 1173

Anggota Komisi V DPR RI Muhammad Aras saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI meninjau saluran irigasi di Jalan Pettarani, Makassar, Sulsel. Foto: Tari/Man
Kerap Banjir, Jalan surutnya. Kami berharap ada saluran

existing kanal banjir bisa masuk ke sana,
Pettarani Makassar agar di saat curah hujan tinggi kita tidak
khawatir lagi dengan banjir (genangan
air),” jelas politisi Partai Persatuan
Pembangunan (PPP) tersebut.
Perlu Penanganan BBPJN Sulsel, elevasi genangan
Dari informasi yang disampaikan

bertambah tinggi akibat median jalan
Khusus di Jalan Pettarani dan sistem drainase
di sisi kiri dan kanan pada segmen
Jalan Pendidikan ke Jalan Sultan
Alaudin tidak berfungsi dengan baik
dan memiliki kapasitas yang tidak
memadai untuk mengatasi tingginya
nggota Komisi V DPR RI irigasi di Jalan Pettarani, Makassar, debit air.
Muhammad Aras menilai Sulsel, Senin (11/10). Dalam peninjauan Menurut Aras, beberapa kendala
perlu adanya penanganan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V ini perlu mendapaat perhatian,
A khusus berupa perbaikan DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras mengingat Jalan Pettarani adalah
saluran irigasi untuk mengatasi banjir (F-Gerindra) itu, turut mendampingi, akses penting di Makassar. Sehingga
di Jalan Pettarani, Makassar, Sulawesi Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan jikalau tergenang air sepanjang jalan
Selatan. Dari informasi yang ia dapatkan, Nasional (BBPJN) Sulsel, Muhammad itu pasti menyebabkan kemacetan
elevasi genangan air bertambah tinggi Insal U. Maha. yang panjang. “Karena jalan Pettarani
disebabkan oleh median jalan dan “Memang harus ada penanganan itu merupakan akses jalan vital di
sistem drainase yang kurang baik. khusus (saluran air Jalan Pettarani), Kota Makassar, sehingga kalau jalan
Aras mengungkapkan hal tersebut karena setiap hujan yang durasinya ini banjir (tergenang) pasti macetnya
saat mengikuti Tim Kunjungan Kerja 1 jam ke atas (intensitas tinggi) pasti dimana-mana,” jelas legislator dapil
Reses Komisi V DPR RI meninjau saluran tergenang dan itu lumayan lambat Sulawesi Selatan II ini. mri/sf

Nomor 1173/IV/X/2021 • Oktober 2021 13