Page 15 - BULETIN 1173
P. 15

Anggota DPR


               Berharap Tidak



               Ada Upaya



               Kartelisasi


               Penetapan



               Kuota Impor







                         nggota Komisi VII DPR RI
                         Rofik Hananto berharap
                         tidak ada upaya kartelisasi
               A dalam penetapan
               kuota impor, khususnya untuk
               produk Gula Kristal Rafinasi (GKR).
               Sebab, menurut Rofik, hanya
               ada sebelas perusahaan yang
               diberikan lisensi impor untuk
               memenuhi kebutuhan GKR
               secara nasional, termasuk di
               Pulau Jawa. 
                 “Karena kalau terjadi
               kartelisasi, industri gula kita
               tidak bisa mendapatkan
               pasokan gula, harga, dan        Anggota Komisi VII DPR RI Rofik Hananto. Foto: Ridwan/Man
               kualitas yang baik. Karena pasar
               monopolistik itu memang rata-rata
               membuat konsumen dan user tidak   yang diinginkan,” jelas Rofik pasca   menetapkan perusahaan yang
               mendapatkan manfaat yang baik sesuai   mengikuti Kunjungan Kerja Reses   mendapatkan kuota impor, tapi juga
                                               Komisi VII ke PT Sugar Medan Industry,   mengawasi prosesnya dengan baik. 
                                               Medan, Sumatera Utara, Jumat (8/10).   “Kita berharap juga ke depan
                                                 Karena itu, Anggota Fraksi PKS DPR   aturan ini bisa dimodifikasi lebih
                                               RI ini meminta Direktorat Jenderal Agro   baik. Karena peraturan menteri yang
               KARENA KALAU JUMLAH             Industri Kementerian Perindustrian, agar   terkait dengan pengaturan gula
               (PERUSAHAANNYA)                 mengawasi betul upaya kartelisasi ini.   rafinasi antara penetapan siapa saja
               SEDIKIT TAPI                    “Karena kalau jumlah (perusahaannya)   yang bisa dapatkan kuota dengan
               POTENSINYA BESAR,               sedikit tapi potensinya besar, lebih   pengawasannya sangat tipis. Kita
               LEBIH MUDAH                     mudah untuk melakukan koordinasi   berharap ada lembaga independen
                                               mengatur apa yang diinginkan,” ujarnya. 
                                                                               yang memang dia mewakili rakyat
               UNTUK MELAKUKAN                   Dengan demikian, Rofik berharap   untuk mengawasi lebih baik,” tutup
               KOORDINASI MENGATUR             Ditjen Agro Industri menjadi leading   legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa
               APA YANG DIINGINKAN             sector yang bertugas tidak hanya   Tengah VII tersebut.   rdn/sf


                                                                                Nomor 1173/IV/X/2021  •  Oktober 2021  15
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20