Page 15 - BULETIN 1222

DPR Berharap

Pemerintah

Segera Serahkan

DIM RUU EBET

nggota Komisi VII
DPR RI Dyah Roro
Esti mengungkapkan
bahwa pihaknya
A menyayangkan Surat
Anggota Komisi VII DPR RI
Presiden (Surpres) terkait Rancangan Dyah Roro Esti.
Undang-undang Energi Baru dan
Energi Terbarukan (EBET) yang tidak
disertai dengan penyerahan Daftar
Inventaris Masalah (DIM). Padahal,
pihaknya berharap RUU tersebut
sudah resmi menjadi Undang-
Undang (UU) sebelum perhelatan
FOTO: OJI/PDT
G20 pada November mendatang.
“Surat Presiden (Surpres) terkait
Rancangan Undang-undang Energi Namun dengan niat dan
Baru dan Energi Terbarukan (RUU tekad yang kuat Ia optimis
EBET) memang sudah diserahkan bahwa perlahan Indonesia bisa
ke DPR, namun sayangnya tidak INDONESIA JUGA SUDAH mengurangi ketergantungan
disertai dengan Daftar Inventaris MULAI MENJALANKAN pada energi fosil. Sehingga bisa
Masalah (DIM) nya. Ini merupakan seutuhnya terlepas dari fosil,
hambatan tersendiri bagi kami untuk EKONOMI HIJAU. baik secara ekonomi maupun
melanjutkan pembahasan terkait EKONOMI UNTUK secara kebutuhan energi. Bahkan
RUU tersebut,” ungkap Dyah Roro MENINGKATKAN belakangan Indonesia juga sudah
Esti kepada wartawan di Senayan, KESEJAHTERAAN RAKYAT mulai menjalankan ekonomi hijau.
Jakarta, Jumat (14/10). TANPA HARUS MERUSAK Ekonomi untuk meningkatkan
Ia berharap RUU tersebut dapat LINGKUNGAN, kesejahteraan rakyat tanpa
disahkan sebelum perhelatan G20, harus merusak lingkungan, alias
sehingga bisa disampaikan pada ekonomi yang ramah lingkungan.
forum kerja sama multilateral yang energi baru dan energi terbarukan. “Nah, kalau untuk target
terdiri dari 19 negara utama dan Dijelaskan politisi Fraksi Golkar ini, penyelesaian RUU EBET ini,
Uni Eropa (EU) itu, dimana salah energi fosil memang menimbulkan kembali saya sampaikan, bahwa
satu goal utamanya adalah transisi berbagai permasalahan atau dampak kami di DPR masih menunggu
energi. Dan Indonesia, khususnya bagi lingkungan. Terutama emisi DIM dari pemerintah, agar bisa
DPR memiliki keinginan kuat untuk karbon yang dihasilkan dari bahan dilakukan pembahasan. Jika
mendorong melakukan transisi dari bakar fosil. Meski demikian, ia tidak target penyelesaian RUU ini Scan QR
untuk berita
energi fosil ke energi yang lebih memungkiri bahwa saat ini sekitar tidak tercapai pada November selengkapnya
ramah lingkungan. 80 persen industri bahan bakar di mendatang, jangan salahkan
Salah satunya lewat dukungan Indonesia masih mengandalkan pada kami, jangan salahkan DPR,”
kebijakan berupa undang-undang energi fosil. pungkas Roro. l ayu/aha

Nomor 1222/IV/X/2022 • Oktober 2022 15