Page 11 - MAJALAH 203

LAPORAN UT AMA

ilegal yang beroperasi dan dihentikan
operasinya. MASYARAKAT JUGA JANGAN
Jumlah pinjol tak berizin itu kalah
jauh jika dibandingkan dengan pinjol TERGIUR IMING-IMING
resmi yang terdaftar dan berizin di GAMPANG DI DEPAN, SAKIT
OJK yakni sebanyak 104 entitas.
Untuk itu kata Misbakhun, perlu DI BELAKANG DAN AGAR
peninjauan kembali apakah aturan di
OJK saat ini membuat usaha pinjol sulit TIDAK MUDAH TERGIUR
mendaftarkan diri, apakah terlalu rumit DENGAN IMING-IMING
dan birokratis sehingga memilih jalan
ilegal. CEPAT,”
Lebih lanjut Misbakhun juga
mewanti-wanti agar beragam pinjol Anggota Komisi XI DPR RI
ilegal yang beredar tidak menciptakan I Gusti Agung Rai Wirajaya.
Foto: Suci/nvl
ekosistem lintah darat di dunia maya
yang imbasnya merugikan masyarakat
umum. “Pinjol jangan sampai menjadi
rentenir digital dan bertransformasi
ke arah itu. Maka ini jadi bahan
introspeksi OJK, khususnya terkait
Industri Keuangan Non Bank (IKNB),”
ungkapnya.
Sebab, ia melanjutkan, OJK memiliki
kewenangan dan cakupan seputar
industri keuangan yang luas mulai
dari perbankan hingga investasi.
Sementara OJK juga memiliki direktorat
sendiri yang mengurusi seputar IKNB.
Keberadaan pengawasan di IKNB
secara umum juga menjadi sorotan Seperti yang diketahui, penyalur dana pinjol ia mengakui belum tau
Misbakhun, dimana tidak hanya kasus pinjaman yang selama ini diakui jelas dana siapa yang disalurkan.
pinjaman saja namun juga meliputi seperti; Bank umum atau konvensional, Lebih lanjut Agung mendorong
kasus-kasus gagal bayar asuransi. Bank Syariah, BPR maupun BPR penyelidikan lebih mendalam terkait
“Sejauh ini seperti apa pengawasan konvensional. Menurut Agung Rai, menjamurnya pinjol ilegal saat ini.
di IKNB ini. Dengan kewenangan dan pinjol selama ini hanya mengandalkan Jangan sampai sumber uangnya tidak
kekuasaan yang ada harusnya dapat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan berasal dari penjualan narkoba atau
menyelesaikan masalah. Inilah yang di (POJK) saja, terkait dasar hukum pencucian uang hasil korupsi.
persidangan akan kami bahas dengan yang lebih tinggi lagi memang belum Kondisi masih tingginya minat
OJK,” tuntasnya. ada. Tentu, dengan tidak adanya akan pinjol sebenarnya menurut
badan hukum, tidak akan kuat dalam Agung tak lepas dari perkembangan
STOP PINJOL BARU melakukan kegiatan di masyarakat. Teknologi Informasi (TI) saat
Dalam kesempatan yang berbeda “Lebih baik diberikan ke perbankan ini menjadikan sebagian besar
Anggota Komisi XI DPR RI I Gusti untuk menyalurkan (pinjaman) secara pekerjaaan dipermudah melalui gawai.
Agung Rai Wirajaya menilai sebaiknya digital. Kalau tidak ada dasar hukum Termasuk kemudahan dalam transaksi
pemerintah dalam hal ini OJK tidak yang jelas, hanya POJK saja maka keuangan.
memberikan izin baru lagi kepada saya rasa tidak cukup kuat,” sebut “Namun, perlu diperhatikan dapat
bisnis pinjol. “Yang sudah jalan biarlah Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu. dampak negatif yang ditimbulkan.
berjalan, namun yang baru jangan Agung mempertanyakan terkait Masyarakat juga jangan tergiur iming-
dikasih izin dahulu,” sebutnya. Sebab sumber dana, bahwa dibandingkan iming gampang di depan, sakit di
menurutnya dasar hukum yang dengan perbankan, uang yang belakang dan agar tidak mudah tergiur
mengatur bisnis pinjol masih belum disalurkan adalah jelas dana dengan iming-iming cepat,” pungkas
kuat. masyarakat yang dikelola. Sementara Legislator Dapil Bali itu. l ah/es

TH. 2021 EDISI 203 PARLEMENTARIA 11