Page 15 - MAJALAH 203

LAPORAN UT AMA

3.365 pinjol ilegal.
Gobel turut mengapresiasi upaya
yang dilakukan pemerintah lewat “SEKARANG KARENA
kepolisian dan OJK tersebut. Namun KASUSNYA SEMAKIN NAIK,
ia menilai langkah penindakan saja
tidaklah cukup untuk menalangi AKHIRNYA PRESIDEN YANG
fenomena menjamurnya pinjaman MENYAMPAIKAN. MASA,
digital itu.
Legislator dapil Gorontalo HARUS PRESIDEN YANG
itu meminta pemerintah untuk
mendorong berbagai upaya dalam TURUN TANGAN?
menalangi problem akses keuangan
masyarakat yang menjadi salah satu Anggota Komisi XI DPR RI Vera Febyanthi. Foto: Mentari/nvl
penyebab menjamurnya pinjol ilegal.
Gobel menegaskan masyarakat
kecil harus diberikan solusi bantuan
keuangan yang lebih mudah dan
cepat.
Untuk itu ia mengharapkan negara
harus hadir memberikan alternatif
jalan keluar untuk dapatkan bantuan.
Di antaranya dengan memperkuat
pinjaman keuangan melalui penguatan
anak perusahaan perbankan, salah
satunya adalah BRI yang memiliki lambat sehingga akhirnya Presiden pada tahun 2022 mendatang.
PT Permodalan Nasional Madani (PT Jokowi harus turun tangan dan meminta UU Fintek ini sudah menjadi
PNM) dan Koperasi. Kapolri untuk lakukan penindakan. Program Legislasi Nasional
Sebab, pembiayaan untuk UMKM “Sekarang karena kasusnya semakin (Prolegnas) DPR RI sejak tahun 2019.
ini tergolong msih kecil, yang hanya naik, akhirnya presiden yang Sejalan dengan proses pembahasan
mencapai 19,6 persen dibandingkan menyampaikan. Masa, harus presiden RUU Perlindungan Data Pribadi (RUU
dengan total kredit yang disalurkan yang turun tangan?” tegas Vera. PDP), Anggota Komisi XI DPR RI
perbankan. Bahkan, jika menggunakan Lemahnya pengawasan dan Puteri Komaruddin menilai rancangan
rasio terhadap Produk Domestik pencegahan dari OJK ini salah beleid itu perlu segera dipercepat
Bruto (PDB), rasio kredit yang diterima satunya dinilai karena lambat dalam penyusunannya.
UMKM baru tujuh persen. “Jauh merespon usulan Komisi XI DPR RI “Adanya RUU tersebut untuk
lebih kecil dibanding Malaysia dan untuk adanya penguatan dari sisi menjamin kepastian hukum akan
Thailand,” jelas Gobel. siber dalam rangka mendeteksi pinjol aktivitas fintek di Indonesia. RUU ini
apakah legal atau tidak. Sampai nantinya juga akan mengatur fintek
SOROTI PENGAWASAN DAN akhirnya, aktivitas pinjol tersebut yang bisa beroperasi, produk dan jasa
REGULASI telah menjamur dan cenderung yang ditawarkan, termasuk menjamin
Dari sisi kelembagaan, kasus pinjol menimbulkan budaya konsumtif perlindungan bagi pengguna layanan,
juga mendapatkan sorotan penuh DPR masyarakat untuk berhutang atau gali seperti data pribadi maupun bunga,”
terhadap OJK. Sorotan itu mulai dari lubang tutup lubang. ungkap Politisi Fraksi Partai Golkar
sisi lemahnya aturan, pengawasan, Di sisi lain dalam sisi hukum, tersebut.
hingga internal komisioner OJK persoalan pinjol ini dinilai masih RUU tersebut juga diperlukan
sendiri. Menurut Anggota Komisi XI penuh ketidakjelasan karena tidak untuk mendukung adanya aturan
DPR RI Vera Febyanthi, DPR RI sudah cukup diselesaikan hanya melalui mengenai sistem early warning.
berulang kali ingatkan OJK untuk Peraturan OJK saja. Namun harus Supaya dapat meningkatkan
bisa mencegah, menindaklanjuti, dan melalui aturan yang lebih tinggi, yaitu pengawasan atas kinerja pinjol
mengawasi secara tegas, baik bagi Rancangan Undang-Undang Finansial dalam memberikan pinjaman maupun
pinjol legal maupun ilegal. Teknologi (RUU Fintek) atau melalui mengukur kemampuan nasabah
Sikap OJK untuk mencegah revisi UU OJK bersamaan dengan untuk membayar kembali pinjaman
fenomena pinjol ini dinilai cenderung pergantian komposisi Komisioner OJK itu. l rdn/ah/es

TH. 2021 EDISI 203 PARLEMENTARIA 15