Page 17 - MAJALAH 203

LAPORAN UT AMA

tidak mempunyai ruang kehidupan. memiliki banyak persyaratan serta harus dengan era disrupsi 4.0. Kedua, krisis
Sama juga rentenir, solusinya bukan melakukan berbagai verifikasi dokumen. ekonomi merupakan alasan lain di
melarang rentenir atau pinjol, tapi Dia pun menilai, kemudahan balik maraknya akses pinjaman online.
memperbanyak pinjol dan di saat yang yang ada pada pinjol menjadi Dan terakhir, kurangnya proteksi dari
bersamaan akses keuangan terhadap hal yang sangat dibutuhkan pemerintah atau OJK terhadap warga
masyarakat kecil harus diperbanyak masyarakat. Tongam yang mengakses pinjol.
dan dibuka seluas-luasnya untuk menyebutkan, untuk kasus pinjol legal Literasi diduga menjadi
masyarakat,” jelas Hendrawan. saja hingga saat ini ada sebanyak 64,8 penyebab gap pengetahuan di era
Lanjut Hendrawan, akses keuangan juta nasabah yang sudah melakukan 4.0 yang muncul di masyarakat.
dari pemerintah yang dapat diberikan peminjaman. Sementara, jumlah dana Para ahli mengungkapkan masih
kepada masyarakat dapat melalui
koperasi, pembiayaan Ultra Mikro
(UMi), Kredit Usaha Rakyat, dan
sebagainya. Selain itu, perbankan SOLUSINYA BUKAN MELARANG
juga diharapkan dapat mendukung
akses keuangan tersebut kepada RENTENIR ATAU PINJOL, TAPI
masyarakat kecil. MEMPERBANYAK PINJOL DAN
Sehingga, terjadi persaingan
antara perbankan dan pinjol dalam DI SAAT YANG BERSAMAAN
memberikan layanan keuangan. “Itu AKSES KEUANGAN TERHADAP
sebabnya nanti bunga dari pinjol legal
yang per hari 0,8 per hari itu dengan MASYARAKAT KECIL HARUS
sendirinya akan turun,” ujar Legislator
dapil Jawa Tengah X itu. DIPERBANYAK DAN DIBUKA
Pendapat yang disampaikan SELUAS-LUASNYA UNTUK
Indah dan Hendrawan berbanding
lurus dengan pandangan Anggota MASYARAKAT,”
Komisi XI Heri Gunawan. Dia menilai,
strategi pemberantasan pinjol Anggota Komisi XI DPR RI
ilegal bisa melalui dua cara, yaitu Hendrawan Supratikno.
Foto: Andri/nvl
pencegahan dan penindakan.
Pencegahan bisa dengan
mengintensifkan edukasi kepada
masyarakat tentang bahaya Pinjol
ilegal.
“Selain itu, perlu ada moratorium
izin Pinjol untuk menyelamatkan
masyarakat dari jebakan Pinjol ilegal.
Sementara dari sisi penindakan,
penegak hukum bisa menerapkan UU
Informasi dan Transaksi Elektronik
atau KUHP,” tegas Hergun.

ALASAN PINJOL MASIH DILIRIK
Dalam kesempatan berbeda, Ketua
Satgas Waspada Investasi (SWI) yang sudah disalurkan mencapai Rp banyak masyarakat yang tergiur
OJK Tongam L Tobing mengakui 221,56 triliun. dengan rayuan pinjol. Terlebih, pinjol
kemudahan akses pinjol dalam Sosiolog Universitas Negeri Sebelas dapat dengan mudah diakses, tanpa
mencairkan pinjaman. menurutnya, Maret (UNS) Surakarta Drajat Tri pertemuan, dan syarat yang mudah.
pinjol cukup mudah memberikan Kartono sempat menjabarkan setidaknya Sehingga, gap pengetahuan tersebut
layanan pinjaman uang, dibandingkan terdapat tiga alasan mengapa pinjol membuat para peminjam tidak
sektor keuangan formal lainnya seperti masih banyak dilirik. Pertama, adanya mengetahui risiko yang diakibatkan oleh
bank. Dimana pihak bank biasanya gap antara pengetahuan masyarakat pinjol tersebut. l hal/ah/es

TH. 2021 EDISI 203 PARLEMENTARIA 17