Page 22 - MAJALAH 203
P. 22

ANGGARAN





            PMN Kereta Cepat                                                   memberikan PMN melalui PT Kereta
                                                                                 “Kami belum memutuskan untuk

            Diajukan, Perlu Audit                                              Api. Syarat utama adalah adanya hasil
                                                                               pemeriksaan BPK dan BPKP. Kenapa?
                                                                               Supaya clear and clean memenuhi
            Anggaran                                                           unsur Good Corporate Governance,”
                                                                               kata Hero, sapaan akrab Herman
                                                                               dalam keterangan persnya kepada
                                                                               Parlementaria, beberapa waktu lalu.
                                                                                 Komisi VI DPR RI, tutur Hero, belum
                                                                               mendalami isu mutakhir ini. Bila kelak
            Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung terus dikejar pengerjaannya    sudah muncul hasil audit dari BPK dan
            di tengah pandemi Covid-19. Cepat melaju, cepat pula               BPKP, usulan PMN untuk PT. KAI bisa
            membengkak biaya proyeknya. Audit pun jadi senjata untuk           dipertimbangkan kembali oleh Komisi
            menelisik mega proyek yang dicanangkan Presiden Joko Widodo        VI secara kritis, agar daya manfaatnya
                                                                               bagi rakyat bisa optimal. “Sebelum
            ini. Pemerintah telah mengajukan Penyertaan Modal Negara           menyetujui, hitung-hitungan bagi kami
            (PMN) Rp7 triliun untuk menuntaskan proyek yang sempat             adalah sebesar apa manfaat bagi
            kedodoran. DPR RI pun merespon negatif rencana usulan PMN itu.     rakyat,” tutup politisi Partai Demokrat itu.
                                                                                 Sementara itu, Anggota Komisi
                                                                               VI DPR RINevi Zuairina juga
                                                                               mempersoalkan munculnya usulan
                       udit atas proyek ini belum                              PMN di tahun 2021 ini. Pasalnya, sesuai
                       dilakukan, sementara                                    UU APBN 2021, tidak ada alokasi PMN
                       PMN sudah diajukan.                                       untuk PT. KAI. Usulan PMN muncul
                       Catatan kritis pun                                         dalam Nota Keuangan RAPBN
            A dilayangkan. Adalah                                                  2022. Pihaknya mempertanyakan
            Anggota Komisi VI DPR RI Herman                                        pembengkakan proyek kereta
            Khaeron yang mengeritik usulan                                         cepat pertama di Indonesia
            PMN untuk PT Kereta Api Indonesia                                       tersebut.
            (KAI) pemegang mandat proyek.                                              Nevi menyampaikan hal
            Ada laporan pembengkakan biaya                                            ini dalam siaran persnya
            konstruksi hingga Rp4,1 triliun yang                                           Oktober lalu. Senada
            belum jelas peruntukannya.                                                         dengan Herman,
            Audit investigatif jadi                                                                       ia
            keniscayaan sebelum
            menyetujui PMN.



              Anggota Komisi VI DPR RI
              Herman Khaeron. Foto: Oji/nvl




















             22     PARLEMENTARIA      EDISI 203      TH. 2021
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27