Page 27 - MAJALAH 203

LEGISLASI

soal kelembagaan ini. DPR tegas alokasi yang spesifik karena di dalam Bencana dihentikan. Sebab, Komisi
menginginkan menyebutkan ini karena prakteknya terutama APBD di daerah, VIII juga masih memiliki berbagai
BNPB berfungsi tidak hanya sekedar banyak daerah-daerah yang memang rancangan undang-undang yang
saat darurat bencana, tetapi juga tidak mengalokasikan anggaran belum sempat dibahas.
diarahkan pada mitigasi,” tuturnya. secara khusus untuk penanggulangan “Kita berikan waktu hanya dalam
bencana, maka oleh karena itu banyak satu masa sidang lagi, jika di dalam
PENGALOKASIAN ANGGARAN peristiwa bencana yang tidak dengan satu masa sidang ini artinya nanti
BERSUMBER DARI APBN/APBD. cepat diantisipasi oleh pemerintah bulan desember kita masih belum
Isu lainnya yang berkembang dalam daerah karena keterbatasan anggaran menyelesaikan undang-undang ini
pembahasan RUU ini adalah terkait tersebut,” sebutnya. maka undang-undnag ini akan di
anggaran atau pengalokasian dana Sementara pemerintah drop," ucapnya.
untuk penanggulangan bencana. RUU menyebutkan bahwa perihal Senada dengan Ace, Anggota
ini mengamanatkan alokasi anggaran anggaran tidak perlu disebutkan Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf
penanggulangan bencana sebesar secara eksplisit karena selama mengusulkan agar RUU tentang
2 persen dari APBN serta APBD. ini penanggulangan bencana di Penanggulangan Bencana dicabut
Sementara dalam aturan sebelumnya Indonesia sudah menggunakan dari pembahasan tingkat satu dan
hanya dinyatakan, pemerintah dan mekanisme dana siap pakai. “Soal diajukan kembali pada Program
pemerintah daerah mengalokasikan anggaran ini tentu kami Legislasi Nasional prioritas tahun
anggaran penanggulangan bencana setuju. Bisa dipertimbangkan 2023. Usulan ini disampaikan
secara memadai. untuk mengikuti pandangan Bukhori lantaran belum diperolehnya
Aturan ini dirumuskan karena pemerintah, tetapi terkait dengan kesepakatan antara Komisi VIII
kerawanan bencana di Indonesia yang kelembagaan, tentu kami tetap DPR RI dengan pemerintah yang
diwakili oleh Menteri Sosial Tri
Rismaharini terkait postur lembaga
“RUU PENANGGULANGAN BENCANA SUDAH penyelenggara penanggulangan
bencana yang akan diatur dalam
SELESAI JIKA DPR DAN PEMERINTAH MENEMUKAN revisi UU Penanggulangan Bencana.
Menurutnya, dibutuhkan waktu
KESEPAKATAN SOAL KELEMBAGAAN yang memadai bagi pemerintah dan
INI. DPR TEGAS MENGINGINKAN DPR untuk menemukan titik temu atas
kebuntuan yang terjadi. Salah satu isu
MENYEBUTKAN INI KARENA yang mengundang perdebatan tajam
BNPB BERFUNGSI TIDAK HANYA antara pemerintah dan DPR adalah
tidak disebutkannya nomenklatur
SEKEDAR SAAT DARURAT BNPB dan BPBD di dalam DIM yang
BENCANA, TETAPI JUGA diajukan oleh pemerintah.
Dalam Bab IV tentang
DIARAHKAN PADA MITIGASI,” Kelembagaan Pasal 11 RUU
Perubahan atas UU Penanggulangan
Bencana sesuai DIM yang diajukan
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily
pemerintah hanya dijelaskan
penyelenggaraan penanggulangan
bencana dilaksanakan oleh 'Badan'
yang diatur oleh landasan hukum
setingkat Peraturan Presiden
serta membutuhkan anggaran yang bersikeras memperkuat BNPB di (Perpres).
tidak sedikit. Pengaturan ini juga dalam konteks penanggulan bencana ”Pemerintah sama sekali tidak
dimaksudkan sebagai pengeluaran kita,” tegas politisi Fraksi Partai menjelaskan seperti apa ‘Badan’
negara yang diatur UU (mandatory Golkar itu. penanggulangan bencana yang
spending) untuk mendorong Jika DPR dan pemerintah tak dimaksud. Ini artinya, bencana yang
pemerintah daerah agar tidak selalu kunjung mendapatkan titik temu, sedemikian banyak di negeri ini justru
bergantung pada pemerintah pusat. sambung Ace, bukan tidak mungkin hanya akan dikelola secara ad hoc,”
“Kami menyebutkan mesti ada pembahasan RUU Penanggulangan pungkas Bukhori. l rnm/es

TH. 2021 EDISI 203 PARLEMENTARIA 27