Page 26 - MAJALAH 203

LEGISLASI

Revisi UU Penanggulangan Bencana,

Upaya DPR Perkuat BNPB

DPR memiliki cita-cita agar penanggulangan bencana Indonesia ke depannya terintegrasi, baik
dalam manajemen mitigasi bencana, penanganan keadaan darurat bencana maupun rehabilitasi
atau pemulihan pasca bencana termasuk penangan bencana non alam berupa wabah atau pandemi.

ETUA Panitia Kerja Revisi
Undang-Undang (RUU)
Nomor 24 Tahun 2007
tentang Penanggulangan
KBencana Ace Hasan
Syadzily mengatakan, RUU ini menjadi
sebuah perwujudan komitmen dan
kesungguhan DPR dalam melakukan
penataan serta perbaikan manajemen
penanggulangan bencana di Indonesia.
Menurut Ace, implementasi
UU Penanggulangan Bencana
sebenarnya telah menunjukkan
banyak kemajuan. Antara lain, terbitnya
berbagai kebijakan dan kelembagaan
penanggulangan bencana serta
meningkatkan pemahaman risiko dan
sistem peringatan dini. Kesiapsiagaan
terhadap bencana pun dipandang telah
terbangun.
“Akan tetapi, seiring berkembangnya
waktu dan kompleksitas penangan
bencana, setelah dievaluasi memang
diperlukan adanya kebijakan baru
sehingga dapat melaksanakan
manajemen kelembagaan yang lebih
terarah dan terpadu,” ujar Ace.
Diakui Ace, sampai saat ini DPR dan
pemerintah masih berbeda pendapat
terkait beberapa materi yang tertuang
dalam daftar inventarisasi masalah (DIM),
khususnya pada aspek kelembagaan. ditangani oleh satu badan. Dalam justru ingin memperkuat keberadaan
DPR secara tegas ingin mengatur DIM, pemerintah beralasan untuk BNPB dan BPBD yang selama ini telah
keberadaan kelembagaan BNPB dan memberikan fleksibilitas pengaturan menjalankan peran dan fungsinya
BPBD. sehingga memudahkan dalam sebagai leading sektor dalam proses
Sebaliknya, kata Ace, pemerintah melakukan perubahan sesuai kondisi penanggulangan bencana
tidak mau menyebutkan secara eksplisit dan perkembangan. “RUU Penanggulangan Bencana
tentang BNPB dan hanya menyebutkan Tentu inikan berbeda dengan sudah selesai jika DPR dan
bahwa penanggulangan bencana pandangan Komisi VIII DPR RI yang pemerintah menemukan kesepakatan

26 PARLEMENTARIA EDISI 203 TH. 2021