Page 23 - MAJALAH 203

ANGGARAN

ini dengan penuh perhitungan. Ia
mengingatkan, ini proyek besar dengan
PEMERINTAH SEHARUSNYA BERANI MENUNDA kebutuhan anggaran yang juga jumbo.

PROYEK-PROYEK YANG BELUM PRIORITAS, UNTUK Mestinya, pemerintah tidak perlu
turun tangan lebih jauh menyangkut
LEBIH FOKUS PADA PROGRAM KERAKYATAN, anggaran proyek ini. Penggelontoran
MENYELESAIKAN PANDEMI SAMPAI TUNTAS DAN PMN ini tak sesuai komitmen awal
pemerintah. Sempat ada nada
MENGEMBALIKAN PEREKONOMIAN RAKYAT YANG miring, memang, ketika proyek ini
SEMAKIN HARI SEMAKIN dicanangkan. Dari perencanaan yang
kurang matang hingga pembiayaan
TERPURUK,” yang kurang perhitungan, jadi bahan
kritik.
Kini, proyek kereta cepat betul-
Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina. Foto: Oji/nvl
betul kekurangan anggaran. Komisi
V dan VI, sambung Nevi, mendesak
dilakukan audit investigatif atas
proyek ini. Ini penting untuk
mengungkap ketidakcermatan dalam
menghitung kebutuhan anggarannya
hingga harus “menghisap” APBN.
“Saya mengusulkan, perlu ada audit
investigasi proyek kereta cepat,
sehingga persoalan yang terjadi
cepat diselesaikan. Transparansi
sangat penting dimunculkan agar
rakyat dapat membantu mengawasi
dengan rigid proyek yang melibatkan
negara luar masuk dalam investasi ini,”
serunya.
Nevi menyesalkan, hampir setiap
tahun dana PMN diberikan ke BUMN,
tapi anggarannya kerap menguap
begitu saja. BUMN harusnya
memberikan keuntungan lebih bagi
negara melalui deviden untuk serapan
juga tak sepakat bila PMN untuk PT KAI yang mayoritas terpuruk terdampak PNBP. Namun, apa yang terjadi selama
diambil sepenuhnya dari APBN, karena pandemi,” urai Nevi. ini, PMN malah berbalik jadi beban
alokasinya sangat besar. Anggaran Diungkap politisi PKS itu, jatah PMN keuangan negara. Keuntungan yang
yang dibutuhkan sebesar Rp7 triliun untuk PT KAI sebagai leader BUMN didapat dari sejumlah BUMN tidak
itu, lebih baik untuk menangani untuk proyek kereta cepat ini muncul optimal.
pandemi Covid-19 dan membenahi pertama kali dalam dokumen Nota “Pembangunan proyek baik jalan
perekonomian nasional serta Keuangan RAPBN 2022. Pada bagian tol, kereta cepat, dan lain-lain belum
kesejahteraan rakyat yang sempat outlook PM 2021 ada usulan PMN prioritas di masa pandemi dan rakyat
terpuruk dihajar pandemi. tersebut. Padahal, sebelumnya tidak sedang menderita. Pemerintah
“Yang menjadi persoalan adalah, ada pembahasan soal ini di Komisi VI seharusnya berani menunda proyek-
negara mestinya menunaikan janjinya DPR. Akhirnya, Komisi VI pun harus proyek yang belum prioritas, untuk
untuk tidak melibatkan sepeserpun mendalami lagi soal pembiayaan lebih fokus pada program kerakyatan,
APBN dan coba cari solusi lain. Ini proyek kereta cepat. menyelesaikan pandemi sampai tuntas
dana negara sangat besar yang Nevi mengeritik kebijakan dan mengembalikan perekonomian
mestinya dapat digunakan untuk pemerintah soal PMN untuk PT. KAI rakyat yang semakin hari semakin
mempercepat mengatasi pandemi dan tersebut. Ditegaskannya, pemerintah terpuruk,” tandas legislatior dapil
mengembalikan perekonomian rakyat harus mampu menganalisa proyek Sumatera Barat II tersebut. l mh/sf

TH. 2021 EDISI 203 PARLEMENTARIA 23