Page 2 - BULETIN 1150
P. 2

BULETIN            Parlementaria
            BULETIN


               Otsus Tingkatkan Kesejahteraan
    DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  Rakyat Papua dan Papua Barat
































            Ketua Pansus Otsus Papua Komarudin Watubun (paling kiri) menyampaikan sambutan saat menyerap masukan terkait revisi UU Otsus Papua di Manokwari. Foto: Sofyan/nvl


                    anitia Khusus (Pansus)   Undang-Undang Otsus Papua, dana   Politisi PDI-Perjuangan itu
                    Pansus Otonomi Khusus   otonomi khusus sebesar 2 persen   menambahkan, selain dana Otsus,
                    (Otsus) Papua dan Papua   dari dana alokasi umum nasional akan   permasalahan lain terkait pelaksanaan
            P Barat menyerap masukan        berakhir pada tahun 2021, karena hanya   Otsus adalah pelaksanaan
            terkait Rancangan Undang-Undang   berlaku selama 20 tahun.      pembangunan di Papua dan Papua
            (RUU) Perubahan Kedua atas Undang-  “Setelah tahun 2021, pemberian   Barat terkendala kondisi geografis yang
            Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang   dana Otsus ke Provinsi Papua dan   menyebabkan biaya pembangunan
            Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, di   Papua Barat tidak mempunyai dasar   cukup tinggi dan proses pembangunan
            Manokwari, Papua Barat.         hukum. Dengan demikian jika tidak   tidak dapat berjalan secara optimal. 
               Ketua Pansus Komarudin Watubun   dilakukan perubahan pada Undang-  Anggota Komisi II DPR RI itu menilai
            menilai, setelah berjalan 20 tahun,   Undang Otsus Papua, maka dana   selama ini ada sejumlah UU sektoral
            terdapat peningkatan kesejahteraan   otsus akan dihentikan,” kata Komarudin   yang menabrak UU Otsus, sehingga
            rakyat Papua dan Papua Barat sebagai   saat menyampaikan sambutan dalam   UU ini tidak berjalan dengan maksimal.
            dampak adanya kebijakan Otsus, namun   pertemuan yang dihadiri Gubernur   Untuk itu ia mengajak sejumlah
            Papua dan Papua Barat masih masuk   Papua Barat dan pihak-pihak rapat   lembaga terkait seperti Kemenkeu dan
            dalam kategori daerah tertinggal.   terkait di Kantor Gubernur Papua Barat,   Kemendagri, khususnya Direktorat
               Komarudin mengatakan, kondisi   Manokwari, Senin (3/5).      Jenderal Otonomi Daerah, untuk ikut
            tersebut memprihatinkan, mengingat   Dalam pertemuan tersebut turut   dalam pembahasan revisi UU Otsus. 
            dana otsus telah banyak dikucurkan.   hadir Ketua DPR Papua Barat, Ketua   Gubernur Papua Barat Dominggus
            Dari tahun 2002 hingga 2021, dana   Majelis Rakyat (MRP) Papua Barat,   Mandacan berharap seluruh masukan
            Otsus mencapai Rp139,65 triliun, bahkan   Pimpinan Asosiasi DPRD Kabupaten/  yang disampaikan kepada Pansus Otsus
            transfer ke daerah dan dana desa   Kota se-Papua Barat, Ketua Forum   Papua itu dapat diperjuangkan. “Saya
            (TKDD) Papua dan Provinsi Papua Barat   Kepala Daerah Kabupaten/Kota se-  berharap rapat ini dapat menampung
            merupakan yang tertinggi.       Papua Barat, Kapolda Papua Barat,   semua masukan, sehingga aspirasi
               Dana Otsus dirasa masih dibutuhkan   Pangdam XIV/Kasuari, Kabinda Papua   masyarakat dapat terakomodir
            untuk mendukung pelaksanaan otonomi   Barat, Rektor Universitas Papua,   demi kemajuan pembangunan dan
            khusus di Provinsi Papua dan Papua   perwakilan FKUB), serta Tim Asistensi   kesejahteraan masyarakat asli Papua,”
            Barat. Namun, berdasarkan Pasal 34   Penyusunan RUU Otsus Papua.   kata Dominggus.   sf


            2    Nomor 1150/II/V/2021  •  Mei 2021                                                                                                                                                        Nomor 1150/II/V/2021  •  Mei 2021  3
   1   2   3   4   5   6   7