Page 2 - BULETIN 1150
P. 2
BULETIN Parlementaria
BULETIN
Otsus Tingkatkan Kesejahteraan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Rakyat Papua dan Papua Barat
Ketua Pansus Otsus Papua Komarudin Watubun (paling kiri) menyampaikan sambutan saat menyerap masukan terkait revisi UU Otsus Papua di Manokwari. Foto: Sofyan/nvl
anitia Khusus (Pansus) Undang-Undang Otsus Papua, dana Politisi PDI-Perjuangan itu
Pansus Otonomi Khusus otonomi khusus sebesar 2 persen menambahkan, selain dana Otsus,
(Otsus) Papua dan Papua dari dana alokasi umum nasional akan permasalahan lain terkait pelaksanaan
P Barat menyerap masukan berakhir pada tahun 2021, karena hanya Otsus adalah pelaksanaan
terkait Rancangan Undang-Undang berlaku selama 20 tahun. pembangunan di Papua dan Papua
(RUU) Perubahan Kedua atas Undang- “Setelah tahun 2021, pemberian Barat terkendala kondisi geografis yang
Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang dana Otsus ke Provinsi Papua dan menyebabkan biaya pembangunan
Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, di Papua Barat tidak mempunyai dasar cukup tinggi dan proses pembangunan
Manokwari, Papua Barat. hukum. Dengan demikian jika tidak tidak dapat berjalan secara optimal.
Ketua Pansus Komarudin Watubun dilakukan perubahan pada Undang- Anggota Komisi II DPR RI itu menilai
menilai, setelah berjalan 20 tahun, Undang Otsus Papua, maka dana selama ini ada sejumlah UU sektoral
terdapat peningkatan kesejahteraan otsus akan dihentikan,” kata Komarudin yang menabrak UU Otsus, sehingga
rakyat Papua dan Papua Barat sebagai saat menyampaikan sambutan dalam UU ini tidak berjalan dengan maksimal.
dampak adanya kebijakan Otsus, namun pertemuan yang dihadiri Gubernur Untuk itu ia mengajak sejumlah
Papua dan Papua Barat masih masuk Papua Barat dan pihak-pihak rapat lembaga terkait seperti Kemenkeu dan
dalam kategori daerah tertinggal. terkait di Kantor Gubernur Papua Barat, Kemendagri, khususnya Direktorat
Komarudin mengatakan, kondisi Manokwari, Senin (3/5). Jenderal Otonomi Daerah, untuk ikut
tersebut memprihatinkan, mengingat Dalam pertemuan tersebut turut dalam pembahasan revisi UU Otsus.
dana otsus telah banyak dikucurkan. hadir Ketua DPR Papua Barat, Ketua Gubernur Papua Barat Dominggus
Dari tahun 2002 hingga 2021, dana Majelis Rakyat (MRP) Papua Barat, Mandacan berharap seluruh masukan
Otsus mencapai Rp139,65 triliun, bahkan Pimpinan Asosiasi DPRD Kabupaten/ yang disampaikan kepada Pansus Otsus
transfer ke daerah dan dana desa Kota se-Papua Barat, Ketua Forum Papua itu dapat diperjuangkan. “Saya
(TKDD) Papua dan Provinsi Papua Barat Kepala Daerah Kabupaten/Kota se- berharap rapat ini dapat menampung
merupakan yang tertinggi. Papua Barat, Kapolda Papua Barat, semua masukan, sehingga aspirasi
Dana Otsus dirasa masih dibutuhkan Pangdam XIV/Kasuari, Kabinda Papua masyarakat dapat terakomodir
untuk mendukung pelaksanaan otonomi Barat, Rektor Universitas Papua, demi kemajuan pembangunan dan
khusus di Provinsi Papua dan Papua perwakilan FKUB), serta Tim Asistensi kesejahteraan masyarakat asli Papua,”
Barat. Namun, berdasarkan Pasal 34 Penyusunan RUU Otsus Papua. kata Dominggus. sf
2 Nomor 1150/II/V/2021 • Mei 2021 Nomor 1150/II/V/2021 • Mei 2021 3