Page 14 - BULETIN 1216
P. 14

BULETIN            Parlementaria



            Komisi V Komitmen Bantu
    KOMISI  V  •  DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK  INDONESIA  Wujudkan Akses Jalan di Daerah









                            akil Ketua
                                            ini kita lanjutkan yang pada akhirnya
                                                                             bahan pengajuan pembangunan
                                            jalan kabupaten/kota, provinsi
                            Komisi V DPR
                                                                             jalan. Di antaranya, rencana anggaran
                            RI Ridwan Bae
                            mengungkapkan,
                                            jalan poros atau penghubung,
                                                                             lainnya menjadi aspek pertama yang
            W sebelum                       bahkan sebagian desa, utamanya   biaya (RAB), pembebasan lahan, dan
                                            juga bisa dibiayai oleh APBN,”
                                                                                      dinilai dan harus segera
            disahkannya Undang-Undang       ungkapnya.                                      disiapkan pemda.
            Nomor 2 Tahun 2022 tentang         Ia meminta kesediaan                          l es/aha
            Jalan (UU Jalan), APBN tidak bisa   stakeholder di Bengkulu mulai
            digunakan membiayai jalan yang   dari kepala balai di bawah
            menjadi kewenangan daerah       naungan Kementerian
            (provinsi, kabupaten/kota dan desa).   PUPR, pemerintah provinsi,
            Saat itu pembiayaan jalan daerah   kabupaten/kota untuk
            dengan APBN hanya bisa dilakukan   saling bersinergi dalam
            jika ada diskresi yang dikeluarkan   menyusun dan
            oleh menteri atau presiden.     melengkapi
               Hal tersebut disampaikan Ridwan   ketentuan
            saat memimpin pertemuan Tim     dasar yang
            Kunspek Komisi V DPR RI dengan   dibutuhkan                                                    Foto: Erman/nvl
            Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah,   sebagai
            Forkopimda Bengkulu, para Bupati/
                                                                                                          Scan QR
            Wali Kota se-Bengkulu di Balai                                                                untuk berita
                                                                                                          selengkapnya
            Semarak, Bengkulu, Jumat (2/9).
            Serap aspirasi ini turut dihadiri para
            pejabat di lingkungan Kementerian
            Pekerjaan Umum dan Perumahan            Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae.
            Rakyat (PUPR).
               “Dulu saat pembahasan UU
            Jalan ini, kita berdebat panjang   Novita Wijayanti
            dengan Kementerian Keuangan.
            Karena mereka tidak mau dan takut   Dukung Percepatan
            ada perubahan dalam anggaran.
            Tapi kami berkomitmen, bagaimana
            agar jalan kabupaten/kota, jalan   Pembangunan ITERA
            provinsi bahkan jalan desa yang tidak
            mampu dikerjakan daerah dengan
            kemampuan APBD, maka dikerjakan
            oleh APBN,” terang Ridwan.                   nggota Komisi       untuk mencapai target yang
               Politisi Partai Golkar ini                V DPR RI Novita     dituju, Universitas tersebut mutlak
            menyampaikan, rata-rata tingkat              Wijayanti melihat   memerlukan dukungan baik itu
            pemanfaatan jalan nasional di                adanya potensi      berupa anggaran yang mencukupi.
            seluruh Indonesia sudah lebih  A luar biasa dalam                  Melihat kebutuhan
            dari 90 persen. Sementara jalan   hal konsep pembangunan yang    anggaran yang begitu besar, ia
            provinsi, pemanfaatannya sekitar 60   diusung oleh Institut Teknologi   mengusulkan agar ITERA dapat
            persen sedangkan jalan kabupaten   Sumatera (ITERA), di Lampung   turut mencari alternatif sumber
            pemanfaatannya lebih dari 40      Selatan, Lampung. Ia mengatakan,   dana pembangunan. “Kita minta
            persen. “Maka jadi penting UU Jalan


            14  Nomor 1216/II/IX/2022  • September 2022
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19