Page 11 - BULETIN 1140

BULETIN Parlementaria SKB 3 Menteri, Komisi X

KOMISI X • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Ingatkan Pemerintah Tak Reaktif

akil Ketua Komisi X
DPR RI Abdul Fikri
Faqih mengingatkan
W pemerintah agar
tidak bersikap reaktif dengan Surat
Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri
yang mengatur seragam sekolah
karena berpotensi memicu konflik
antara pusat-daerah. Menurutnya,
SKB berpotensi merusak pembagian
kewenangan pusat dan daerah
sebagaimana amanat Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah.
Demikian ditekankan Fikri usai
memimpin pertemuan Tim Kunjungan
Kerja Reses Komisi X DPR RI dengan
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
Sumatera Barat, Dinas Kebudayaan
Sumbar, Dirjen PAUD dan Dikdasmen
Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, Direktur Sekolah
Menengah Kejuruan dan Direktur Guru
dan Tenaga Kependidikan, di Pendopo Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih bertukar cenderamata dengan Pemprov Sumbar. Foto: Puntho/Man
Gubernur Sumatera Barat, Padang,
Senin (15/2).
“Sektor pendidikan adalah salah sesuai kewenangan masing-masing. SKB 3 Menteri yang dianggap kurang
satu kewenangan pemerintah yang Maka, tandasnya, tidak perlu secara bijak oleh para ulama di Sumbar,
sudah didesentralisasikan secara langsung diambil alih pemerintah hal tersebut dapat menimbulkan
konkuren. Yakni, urusan pemerintah pusat dengan SKB yang berlaku kerawanan hubungan antara pusat
yang dibagi antara pemerintah provinsi secara nasional. dan daerah. Sehingga, Komisi X
dan kabupaten/kota. Perguruan tinggi “Sehingga, dengan kebijakan DPR RI dalam waktu dekat akan
menjadi kewenangan pemerintah pemerintah pusat tersebut justru segera mengingatkan Kementerian
pusat, SMA/K dan pendidikan khusus menimbulkan ketakutan di daerah. Pendidikan dan Kebudayaan.
kewenangan pemerintah provinsi, Seperti di Padang, Provinsi Sumbar Sebelumnya, SKB 3 Menteri
sedangkan tingkat SMP hingga ke ini, Dinas Kebudayaan terpisah yang terbit dengan Nomor 02/
bawah merupakan kewenangan dengan Dinas Pendidikan. Dinas KB/2021, Nomor 025-199 Tahun
pemerintah kabupaten/kota,” ujarnya. Kebudayaan memberikan aspirasi 2021, dan Nomor 219 Tahun 2021
Politisi Fraksi Partai Keadilan agar Padang dan Provinsi Sumbar itu mengatur tentang Penggunaan
Sejahtera (F-PKS) ini mengungkapkan, jangan disamakan dengan tempat Pakaian Seragam dan Atribut Bagi
jika terjadi permasalahan lain. Di sini, masyarakatnya sangat Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga
maka pemerintah pusat wajib agamis,” tandas Fikri. Kependidikan di Lingkungan Sekolah
mempercayakan kepada pemerintah Legislator dapil Jawa Tengah IX yang Diselenggarakan Pemerintah
daerah untuk terlebih dahulu itu menambahkan, jikalau kemudian Daerah Pada Jenjang Pendidikan
menyelesaikan problem itu di daerah ada statement atau kebijakan seperti Dasar dan Menengah. pun/sf

10 Nomor 1140/II/III/2021 • Maret 2021 Nomor 1140/II/III/2021 • Maret 2021 11