Page 21 - BULETIN 1135

BULETIN Parlementaria

Alokasi Sasaran Penerima

Subsidi Energi Perlu Dibenahi

akil Ketua Badan
Akuntabilitas
Keuangan Negara
W (BAKN) DPR RI I Gusti
Agung Rai Wirajaya mengatakan
kebijakan subsidi merupakan
instrumen kebijakan fiskal dalam
rangka menjaga pemerataan terhadap
akses ekonomi dan pembangunan.
Namun pada prakteknya, terjadi
anomali dan disorientasi sasaran pada
kebijakan subsidi di Indonesia yang
manfaatnya jatuh pada kelompok yang
tidak semestinya.
“Ketimpangan dalam pengalokasian
sasaran penerima subsidi energi
yang terus berulang merupakan
permasalahan yang harus diselesaikan. Wakil Ketua BAKN DPR I Gusti Agung Rai Wirajaya. Foto: Ria/jk
Maka dari itu kami (BAKN) terus
melakukan pengawasan serta meminta
masukan dari pemerintah daerah, skema pemberian subsidi energi
badan usaha maupun kelompok perlu dievaluasi. “Skema pemberian
masyarakat untuk melakukan evaluasi KETIMPANGAN DALAM subsidi energi perlu diperbaiki, guna
terhadap kebijakan subsidi di PENGALOKASIAN memastikan kelompok masyarakat
Indonesia,” ungkapnya usai memimpin berpenghasilan rendah tetap memiliki
pertemuan BAKN dengan jajaran SASARAN PENERIMA akses terhadap pelayanan publik,
Pemerintah Kota Cilegon, Banten, SUBSIDI ENERGI YANG pembangunan ekonomi dan sosial
Senin (25/1). TERUS BERULANG perlu ada “ jelasnya.
Pasalnya, lanjut Agung Rai, subsidi MERUPAKAN Di Kota Cilegon sendiri, politisi
energi di Indonesia dalam satu dekade PERMASALAHAN YANG PDI-Perjuangan itu melihat
terakhir mencapai angka lebih dari HARUS DISELESAIKAN. penyaluran subsidi berjalan cukup
Rp100 triliun setiap tahunnya. Dalam baik, pemerintah daerah mengaku
postur sementara APBN tahun 2021, pendataan terhadap masyarakat
subsidi energi dialokasikan Rp110.512,2 Dalam konteks besarnya angka penerima subsidi berdasarkan by
miliar, terdiri subsidi jenis BBM subsidi, ia memaparkan, selama name by address, sehingga kebijakan
tertentu dan elpiji tabung 3 kg sebesar bertahun-tahun, subsidi energi menjadi subsidi dirasakan langsung oleh
Rp56.924,9 miliar dan subsidi listrik salah satu beban fiskal yang signifikan. masyarakat yang mendapatkannya.
sebesar Rp53.587,3 miliar. Rata-rata pengeluaran terkait subsidi “Pada tataran distribusi, mereka
“Anggaran subsidi jenis BBM konsumen saja sudah mencapai mengawasi harga di lapangan agar
tertentu dan elpiji tabung 3 kg dalam sekitar 3,1 persen dari produk domestic tidak boleh melebihi HET (Harga
APBN tahun 2021 yang sebesar Rp bruto (PDB) tahunan per tahun fiskal. Eceran Tertinggi). Namun sayangnya,
56.924,9 miliar lebih tinggi sebesar Biaya ini menyebabkan ketidakstabilan mekanisme pengawasan hanya
Rp 15.812 miliar jika dibandingkan makro ekonomi dan cenderung sampai di mata rantai pengecer tidak
dengan outlook APBN tahun 2020 membebani belanja pembangunan. pada konsumen, sehingga masih
yang sebesar Rp 41.112 miliar,” ungkap Agar kebijakan subsidi energi tepat banyak yang menjual melebihi HET,”
politikus dapil Bali itu. sasaran dan tidak membebani APBN, terangnya. rnm/es

20 Nomor 1135/I/III/2021 • Januari 2021 Nomor 1135/I/III/2021 • Januari 2021 21