Page 18 - BULETIN 1135

BULETIN
BULETIN Parlementaria

PIP Perlu Tingkatkan Kuota
KOMISI XI • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Penerima Pinjaman UMi

nggota Komisi XI DPR
RI Ela Siti Nuryamah
menyampaikan sejumlah
A catatan kepada Pusat
Investasi Pemerintah (PIP), sebagai
badan layanan umum yang bertugas
sebagai badan pengelola dana Ultra
Mikro (UMi). Menurutnya, kuota
penerima pinjaman perlu lebih
ditingkatkan. Terlebih bagi sektor
pertanian, perkebunan dan peternakan
yang turut berperan penting dalam
perekonomian di tengah pandemi
Covid-19.
“Saat ini pinjaman Ultra Mikro
lebih banyak diberikan kepada sektor
perdagangan, misalnya kepada
pedagang eceran, jumlahnya hampir
95 persen. Saya hanya ingin beri
masukan, karena saat pandemi yang
paling bertahan itu sektor pangan,
maka petani juga harus diprioritaskan.
Sementara sektor pertanian,
perkebunan, dan peternakan Anggota Komisi XI DPR Ela Siti Nuryamah. Foto: Arief/jk
proporsinya masih 3 persen, ini perlu
ditingkatkan lagi kuotanya agar bisa sulit yang mengakses. Saran saya, meratanya bantuan tunai bagi pelaku
lebih banyak lagi yang mengakses sebaiknya dibuat pendampingan- usaha tersebut, terlebih bagi pelaku
pembiayaan dari PIP,” kata Ela saat pendampingan yang terjun langsung usaha mikro yang tidak pernah
RDP dengan jajaran PIP, Selasa (26/1). ke masyarakat dan komunitas- terdaftar di lembaga pembiayaan
Akses permodalan dan komunitas usaha kecil yang berisikan manapun.
pendampingan, juga turut disoroti 20-30 orang. Ini lebih menarik dan “Dari jumlah 468 ribu yang
Politisi Fraksi Partai Kebangkitan lebih jelas, sederhana dan tepat mengajukan, yang disetujui hanya 85
Bangsa (F-PKB) itu. Sebelumnya, sasaran manfaatnya. Sekarang ini PIP ribu saja, sisanya tidak lolos karena
Direktur Utama PIP Ririn Kadariyah malah lebih bisa diakses di perkotaan,” tidak pernah terdaftar sebelumnya,
sempat menjelaskan bahwa semua ungkapnya. padahal ini kan soal bagaimana
pihak bisa mengakses pinjaman sektor Permasalahan data penerima bantuan bisa tepat sasaran. Jadi yang
mikro yang berkisar antara Rp2 juta juga tak luput dari sorotannya. penerima itu-itu saja. Penerima yang
hingga Rp10 juta tersebut. Namun, Ela Ela mengungkap bahwa pelaku bisa mengakses, hanya mereka yang
mengatakan masih banyak masyarakat UMKM yang menerima bantuan punya sejarah pinjaman terhadap
di daerah pemilihannya yang masih langsung tunai (BLT BPUM), atau lembaga pembiayaan. Masyarakat
kesulitan untuk mengakses pinjaman. bantuan presiden sebesar Rp2,4 kecil yang belum terdaftar tidak
“Walaupun penyalurannya melalui juta, merupakan pelaku usaha terdata dan tidak dibantu, akhirnya
Pegadaian, Permodalan Nasional yang terdaftar di lembaga-lembaga juga tidak mendapat BLT,” tandasnya.
Madani (PNM) atau Bahana Artha pembiayaan saja. Hal ini yang alw/sf
Ventura (BAV), tetapi dapil saya justru ditengarai menjadi penyebab tidak

18 Nomor 1135/I/III/2021 • Januari 2021 Nomor 1135/I/III/2021 • Januari 2021 19