Page 4 - BULETIN 1147
P. 4
BULETIN
BULETIN Parlementaria
Azis Syamsuddin:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Vaksin Nusantara Cermin
Kedaulatan Bangsa
akil Ketua DPR RI Pengawasan Obat dan Makanan dalam negeri. Ini soal kedaulatan dan
M. Azis Syamsuddin (BPOM), peneliti maupun epidemiolog kemandirian dalam bidang kesehatan
menyambut baik juga mendukung gol dari lahirnya dan pengobatan,” papar Azis.
W penelitian Vaksin vaksin dalam buatan anak bangsa ini. Indonesia masih tergantung
Nusantara di RSPAD Gatot Soebroto, Bagi Azis, apa pun mereknya, jika pada negara lain. Ketika diembargo,
Jakarta. Terlebih langkah yang Bangsa Indonesia mampu memproduksi program dan jadwal vaksinasi
dilakukan sesuai dengan protokol vaksin, ini merupakan terobosan besar langsung terganggu. Pentingnya
penelitian. Harapannya, Badan yang dapat disejajarkan dengan negara kemandirian dan kedaulatan terhadap
maju lainnya. Manfaat lainnya, produksi vaksin Covid-19. “Sejak awal kami
vaksin sebagai upaya memenuhi menekankan jangan ada politisasi
kebutuhan vaksinasi dalam negeri. vaksin Covid-19. Dan DPR tidak akan
“Dari data dan laporan yang mengintervensi pihak mana pun, selagi
disampaikan RSPAD ada perolehan niat dan langkahnya untuk kepentingan
imunitas terhadap Covid-19. Baik dari yang lebih luas,” tegasnya.
sisi seluler maupun humoral. Tentu Politisi Partai Golkar ini berharap
ini kabar menggembirakan dan hasil uji klinis BPOM dan standar
Wakil Ketua DPR RI bisa menjadi penemuan baru,” yang berlaku benar-benar diterapkan.
M. Azis Syamsuddin.
Foto: Oji/nvl terang Azis dalam siaran “Sejumlah epidemiolog sudah
persnya, Kamis (15/4). memberikan warning kepada
Para peneliti pemerintah untuk tidak cepat
vaksin asal mengklaim secara berlebihan Vaksin
Indonesia Nusantara. Pengujian serta penilaian
tentu memiliki secara ilmiah secara transparan oleh
pertimbangan BPOM maupun para pakar sangat
dan penjelasan penting,” jelas Azis.
secara utuh Pengembangan Vaksin
sehingga Nusantara harus didukung semua
berani pihak. DPR dipastikan tidak akan
memberikan intervensi terhadap pengembangan
vaksin yang dilakukan. Meski demikian,
tersebut. semua pihak tidak menginginkan
“Sisi pengembangan yang dilakukan
potensial untuk kontraproduktif dengan kaidah
dikembangkan pembuatan vaksin yang berlaku.
sangat terbuka. Ini “Jika belum memenuhi kaidah klinis,
setelah Presiden Jokowi sampaikan secara transparan. Integritas
meminta agar Indonesia Badan POM sudah teruji ketika merilis
mengutamakan EUA untuk Sinovac. Oleh sebab itu,
produk dalam negeri. BPOM harapannya membantu dalam
Vaksin Nusantara pengembangan Vaksin Niusantara. Ini
bisa menjadi salah dalam rangka kemandirian Indonesia di
satu contoh produk bidang farmasi,” tegas Azis. tn/es
4 Nomor 1147/IV/IV/2021 • April 2021 Nomor 1147/IV/IV/2021 • April 2021 5