Page 17 - BULETIN 1179

Harus Ada Forum Tripartit yang

Objektif Bahas Upah Minimum

nggota Komisi IX DPR RI Komisi IX DPR RI ke Kota Batam, Provinsi
Sungkono meminta harus Kepulauan Riau, Kamis (25/11).
ada forum tripartit yang Anggota Fraksi PAN DPR RI ini
A objektif dalam pembahasan menjelaskan situasi pandemi ini
upah minimum, baik skala provinsi, tidak hanya menyebabkan kesulitan
kota, hingga kabupaten. Forum tripartit ekonomi bagi pekerja informal, tetapi
yang dimaksud diantaranya pemerintah, juga pekerja formal. Di sektor informal,
pelaku usaha/investor, dan buruh/ seharusnya kesejahteraan pekerja
pekerja. Sebab, Ia tidak ingin sektor informal meningkat di saat jumlah
usaha terus diperas untuk membayar barang ekspor di Kota Batam justru naik
para pekerja, tapi kesejahteraan para di saat pandemi. Karena itu, Sungkono
pekerja juga diharapkan tidak terpukul meminta agar para pengusaha tidak Anggota Komisi IX DPR RI Sungkono. Foto: Ridwan/nvl
terutama di saat pandemi seperti ini. selalu berlindung di balik ketentuan
“Kami juga tidak ingin sektor usaha upah minimum. itu satu kesatuan yang tidak bisa kita
terus diperas. Karena kalau sektor usaha “Karena mereka (pengusaha) dalilnya pisahkan. Saya khawatir nanti terjadi
terus di-plokoto (dibodohi) ya juga tidak adalah yang penting tidak melanggar gejolak sosial yang merembet kemana-
mau kita. Jadi jalan tengahnya harus ada ketentuan. Mudah-mudahan ini mana kalau terjadi demonstrasi buruh,”
tripartit yang objektif,” ujar Sungkono dipahami semua pihak. Karena antara ujar wakil rakyat dari daerah pemilihan
saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik pemerintah, buruh, dan para investor Jawa Timur I ini. rdn/sf

Komisi IX Himpun Informasi IX DPR RI juga melakukan analisa
Dalam kesempatan ini, Komisi
Kebijakan Perlindungan tentang kebijakan yang ditempuh
dan diimplementasikan dalam rangka
Pekerja di Masa Pandemi perlindungan pekerja informal
pada masa pandemi, melakukan
pengawasan, dan menyusun
rekomendasi yang ditujukan kepada
Kementerian Ketenagakerjaan dan
BPJS Ketanagakerjaan dalam rangka
perlindungan pekerja informal pada
masa pandemi Covid-19 ini.
Politisi PDI-Perjuangan
menyampaikan pentingnya
penyiapan tenaga kerja terampil
dan kompeten dengan mendukung
upaya Pemerintah Pusat dan Dinas
Tenaga Kerja Provinsi Maluku Utara,
untuk pengembangan dan perluasan
Balai Latihan Kerja (BLK) Ternate di
Sofifi dengan luas tanah 5 hektar.
“Perluasan BLK tersebut menjadi
bagian penting mengingat kebutuhan
tenaga kerja kompeten di sektor
pertambangan di Provinsi Maluku
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto. Foto: Eot/nvl Utara,” tandasnya. opi/sf

Nomor 1179/I/XII/2021 • Desember 2021 17