Page 22 - BULETIN 1185

BULETIN Parlementaria

enyambut rencana Jadi Tuan Rumah
BKSAP • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar IPU Assembly ke-
pertemuan tahunan
Inter-Parliamentary Union
M (IPU) Assembly ke-144,

Parlemen (BKSAP) DPR RI Sihar P.H.
144, BKSAP DPR RI
Sitorus menegaskan isu perubahan
iklim harus jadi salah prioritas program
pembangunan pemerintah. Dirinya
Sosialisasi ke IPB
menerangkan, dengan disahkannya
Undang-Undang Harmonisasi Peraturan
Pajak (UU HPP), yang turut mengatur
pajak karbo, dapat membantu Indonesia
mencapai target Nationally Determined
Contribution (NDC).
“Parlemen berperan strategis
memastikan implementasi SDGs.
Peran konkret DPR RI terkait isu
perubahan iklim, pajak karbon
akan dilakukan secara bertahap
sesuai dengan roadmap dengan
memperhatikan perkembangan pasar
karbon, pencapaian target Nationally
Determined Contribution, serta
kesiapan sektor dan kondisi ekonomi,”
ucap Sihar dalam paparannya
membuka Sosialisasi Diplomasi
Parlemen BKSAP SDG’s Day di Gedung
Andi Hakim Nasution, Institut Pertanian
Bogor, Bogor, Jawa Barat, Senin (14/2).
Anggota Komisi XI DPR RI itu
menjelaskan parlemen memastikan
realisasi Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan atau Sustainable Wakil Ketua BKSAP DPR RI Sihar P.H. Sitorus bersama Pimpinan BKSAP DPR RI bertukar cenderamata
Development Goals (SDGs) bisa dengan Rektor IPB. Foto: Saum/nvl
dipenuhi di Indonesia, terutama
terciptanya climate justice. Mewakili Pada kesempatan yang sama, climate justice merupakan amanat
rakyat Indonesia, lanjut Sihar, DPR Rektor IPB Arif Satria menekankan konstitusi Indonesia di mana
RI mendukung upaya tercapainya persoalan lingkungan hidup, Indonesia terikat dengan instrumen
penanganan perubahan iklim melalui khususnya perubahan iklim, perlu hukum internasional bersama negara
empat fungsi, mulai dari legislasi, dilihat dari sudut pandang yang lainnya untuk segera mengatasi
anggaran, pengawasan dan diplomasi. holistik, termasuk melalui perspektif perubahan iklim global.
Oleh karena itu, politisi PDI- tata kelola yang baik dan juga politik. Sebagai informasi, DPR RI akan
Perjuangan itu menilai pertemuan IPB, menurut Arif, memiliki akademisi- menjadi tuan rumah IPU Assembly
tahunan IPU Assembly ke-144 di akademisi yang tidak hanya ke-144 di Nusa Dua, Bali pada tanggal
Nusa Dua, Bali, pada 20-24 Maret mumpuni secara keilmuan tetapi 20-24 Maret 2022 mendatang.
mendatang, berpotensi membuka juga berpengalaman menangani isu Dengan tema ‘Getting to Zero:
kesempatan bagi antar parlemen dunia perubahan iklim. Mobilizing Parliaments to Act on
untuk berbagi informasi sekaligus Senada dengannya, Wakil Climate Change’, BKSAP DPR RI
praktik terbaik, dalam konteks Rektor IPB Dodik Ridho Nurrochmat melaksanakan sosialisasi ke IPB
menyikapi perubahan iklim. Sehingga, mengingatkan agar Indonesia untuk berdiskusi tentang bagaimana
pertukaran pengalaman tersebut membangun inisiatif dunia soal diplomasi parlemen dapat berperan
mendorong inovasi, satu di antaranya climate justice pada pertemuan IPU maksimal dalam isu perubahan iklim,
green economy. Assembly ke-144 nanti. Baginya, bersama para akademisi IPB. ts/sf

22 Nomor 1185/I/II/2022 • Februari 2022