Page 17 - BULETIN 1185

KOMISI IX • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Perlu Pengawasan atau tidak memiliki struktur skala upah.
“Ini penting, semua harus disiplin
jangan sampai kita itu diskusi tentang
Terhadap Pengusaha
regulasi tetapi sudah ada regulasi
yang nggak diterapkan. Yang kedua,
jangan sampai ada perusahaan yang
yang Tidak Terapkan
memberikan gaji hanya sebatas UMK
meskipun masa kerja pekerjaannya
lebih dari 1 tahun, ini yang nantinya
SSU di Karawang
harus diikuti dengan struktur dan skala
upah tadi,” sambung Edy.
Lebih lanjut Edy mengapresiasi
Keputusan Gubernur Jawa Barat
tentang UMK Kabupaten/Kota di
Jabar tahun 2022 yang
mengatur tentang
struktur dan skala upah
sebagai bentuk dari
proteksi pemda. “Karena
itu bagian dari proteksi
pemda yang menjadi
wewenang gubernur,
agar ada aturan ketika
lebih dari satu tahun
(bekerja) di Jawa Barat,
itu (struktur upah)
mengikuti struktur dan
skala upah (yang telah
ditetapkan),” ujarnya.
Legislator dapil
Jawa Tengah III itu
menekankan bahwa
Tim Kunspek Komisi IX DPR RI foto bersama di Kantor Bupati Karawang. Foto: Bianca/nvl
Keputusan Gubernur
nggota Komisi IX DPR RI Kantor Bupati Karawang, Jabar, Kamis tersebut harus didorong dan
Edy Wuryanto menilai (10/2). didukung oleh bupati-bupati di Jawa
belum semua perusahaan “Esensi dari kesejahteraan pekerja Barat. “Tidak perlu bupati membuat
A di Kabupaten Karawang, bukan hanya UMK (Upah Minimum peraturan struktur dan skala upah
Jawa Barat, menerapkan struktur Kabupaten/Kota), UMK hanya menyisir seperti Karawang, nggak perlu, itu
dan skala upah (SSU). Padahal sebesar 5 persen pekerja baru, tapi wewenang gubernur. Yang dilakukan
menurutnya, SSU merupakan yang lebih banyak 90 persen adalah bupati, eksklusif di lapangan saja kalau
kewajiban bagi para pengusaha pekerja yang lebih dari 1 tahun masa membuat aturan sendiri itu namanya
dan merupakan hal yang penting kerjanya dan jaminan kesejahteraan duplikasi,” tegasnya.
menyangkut kesejahteraan pekerja. itu tergantung pada struktur dan Untuk itu, Eddy menilai, Peraturan
Demikian disampaikan usai skala upah yang ditentukan oleh Daerah Kabupaten Karawang Nomor
pertemuan dengan Bupati perusahaan,” jelas politisi PDI- 1 tahun 2022 tentang Kerja Sama
Karawang, perwakilan Kementerian Perjuangan ini. Daerah perlu dievaluasi kembali.
Ketenagakerjaan RI, jajaran Dinas Oleh sebab itu, menurut Edy, Menurutnya, Perda tersebut justru
Ketenagakerjaan dan Transmigrasi harus ada advokasi dari pemerintah malah bertabrakan dengan Perda
Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten daerah dalam hal ini Bupati Karawang, Gubernur Jawa Barat. “Perda Nomor 1
Karawang, Dewan Pengupahan pengawas tenaga kerja, Asosiasi tahun 2022 yang dari Bupati Karawang
Jabar dan Karawang, Direksi BPJS Pengusaha Indonesia dan Asosiasi itu dievaluasi kembali, malah nanti
Ketenagakerjaan Kanwil Jabar dan Pekerja serta aparat penegak hukum tabrakan dengan perdanya gubernur.
Karawang, APINDO, KADIN, SPSI, untuk dapat mengawasi pengusaha- Itu saja yang penting sehingga semua
KSPI, KSPSI Jabar dan Karawang, di pengusaha yang tidak menerapkan sejahtera,” sebut Edy. bia/sf

Nomor 1185/I/II/2022 • Februari 2022 17