Page 16 - BULETIN 1185

BULETIN Parlementaria

RUU Pengawasan Obat dan
KOMISI IX • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Makanan Diharapkan Mampu

Perkuat Posisi BPOM

akil Ketua Komisi
IX DPR RI Nihayatul keseimbangan pangan dan kesehatan
masyarakat. Namun payung hukumnya
Wafiroh mengatakan belum kuat, jadi RUU itu untuk
W Rancangan Undang- memberi payung hukum,” katanya saat RUU INI POINNYA
Undang (RUU) tentang Pengawasan memimpin pertemuan tim Kunjungan BANYAK SEKALI, TAPI
Obat dan Makanan diharapkan dapat Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI INTINYA (UNTUK)
memperkuat posisi Badan Pengawas dengan sivitas akademika Universitas
Obat dan Makanan (BPOM). Selama Indonesia secara virtual, Kamis (10/2). MEMPERKUAT BPOM,
ini, menurutnya, Badan POM dalam “Jadi dalam UU itu mulai persiapan KARENA SELAMA INI
menjalankan tugasnya, salah satunya produksi sudah diawasi sampai MEREKA TANGGUNG
melakukan pengawasan terhadap edar pembinaan terhadap UMKM. Bisa jadi JAWABNYA LUAR
obat dan makanan, tanpa dilandasi hasil tes awal produk itu gak lolos di BIASA MENJAGA
payung hukum yang kuat. BPOM bukan serta merta ditinggalkan KESEIMBANGAN
“RUU ini poinnya banyak tapi diberi pendampingan agar
sekali, tapi lolos,” sambung Ninik, sapaan PANGAN DAN
intinya (untuk) KESEHATAN
memperkuat MASYARAKAT
BPOM, karena
selama ini Wakil Ketua Komisi IX DPR RI akrab politisi Partai Kebangkitan
mereka Nihayatul Wafiroh. Foto: Taufan/nvl Bangsa (PKB) tersebut.
tanggung Selain itu, adanya RUU tersebut
jawabnya juga memberi kelonggaran bagi
luar biasa Badan POM untuk melakukan
menjaga tindakan dalam pengawasannya.
Pasalnya, lanjut legislator dapil Jawa
Timur III ini, selama ini badan tersebut
hanya bisa melakukan pengawasan
tanpa tindakan bagi pengedar obat
dan makanan ilegal.
Ninik menambahkan, dalam
penyusunan RUU Pengawasan
Obat dan Makanan, Komisi IX DPR
RI membutuhkan masukan dari
akademisi-akademisi dari perguruan
tinggi di Indonesia. “Maka dari itu
kita langsung ke Depok, tepatnya
Universitas Indonesia untuk meminta
masukan dari beberapa fakultas yang
memang sesuai dengan RUU tersebut
nantinya akan kita serap dan
dijadikan bahan pertimbangan
ke depannya,” sebutnya. tn/sf

16 Nomor 1185/I/II/2022 • Februari 2022