Page 15 - BULETIN 1185

“Sementara di pihak lain, ada
KOMISI VIII • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Komisi VIII: masyarakat yang riil menuntut ke
wali kota dengan kondisinya yang
Data Bantuan Sosial
tidak layak, tapi tidak masuk menjadi
penerima bantuan sosial,” tutur
Marwan. Pihaknya menyampaikan,
Masih Semrawut
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
(DTKS) yang menjadi pondasi
kesejahteraan sosial juga perlu
diperbaiki. DTKS itu meliputi PPKS,

Sosial, serta Potensi dan Sumber
akil Ketua Komisi
Kesejahteraan Sosial (PSKS). mh/sf
VIII DPR RI Marwan program sosial menjadi sia-sia,” kata Penerima Bantuan dan Pemberdayaan
Marwan saat memimpin Tim Kunjungan
Dasopang menilai Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI
W program bantuan menggelar pertemuan dengan Wali
sosial (bansos) yang digulirkan Kota Padang, di Padang, Sumatera
pemerintah selama ini masih bermasalah Barat, Rabu (9/2). PEMBANGUNAN STASIUN
pada data penerima bantuan. Politisi Marwan mengungkapkan, banyak
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini bantuan sosial sama sekali tidak ada DAN REL GANDA
menambahkan, persoalan krusial ini penerimanya, karena persoalan data RANCAEKEK DALAM
selalu jadi perdebatan antara pemerintah yang salah. Ada yang sudah meninggal, UPAYA PENINGKATAN
dan DPR RI. pindah rumah, dan penerima yang KUALITAS PELAYANAN,
“Data Pemerlu Pelayanan tidak ditemukan. Bila saja ada satu MENINGKATKAN
Kesejahteraan Sosial (PPKS) masih juta orang atau keluarga se-Indonesia, KAPASITAS LINTAS,
semrawut dan selalu menjadi lanjutnya, dikali empat juta program
perdebatan kita. Kami ingin memastikan yang dikucurkan dalam satu tahun, bisa MEMINIMALISIR BIAYA
PPKS itu selesai dengan baik. Kalau menjadi Rp40 triliun bantuan uang yang ANGKUTAN BARANG DAN
PPKS tidak selesai dengan baik, maka sia-sia lantaran datanya semrawut. DISTRIBUSI LOGISTIK

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang saat memimpin Tim Kunspek Komisi VIII DPR RI. Foto: Husen/nvl

Nomor 1185/I/II/2022 • Februari 2022 15