Page 11 - BULETIN 1185

Sengketa Pelabuhan Bojonegara,
KOMISI V • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Legislator Usul Dibentuk Pansus

dalam putusan MA posisi
lahan yang disengketakan
tidak jelas titiknya sehingga
tidak bisa dilakukan eksekusi
oleh Kejaksaan. Hal itu
pun menurut hematnya
menimbulkan pertanyaan
besar. “Mana mungkin
tidak bisa dieksekusi,
mana mungkin itu tidak
jelas titiknya. Kalau tidak
jelas titiknya, pada saat
menggugat di Pengadilan
Negeri saja, pasti sudah
ditolak, tapi ini bisa
dimenangkan, di Kejaksaan
Tinggi bisa dimenangkan,
Mahkamah Agung bisa
dimenangkan yang artinya
titik yang menjadi objek
untuk digugat itu sudah
jelas,” tegas Sudewo.
Anggota Komisi V DPR RI Sudewo saat mengikuti Kunker Spesifik Komisi V DPR RI. Foto: Fitri/nvl
Dalam hal ini, Sudewo
nggota Komisi V DPR Pengadilan Tinggi hingga Mahkamah menyarankan agar Pelindo II melakukan
RI Sudewo menyatakan Agung. Hal itu menurut Sudewo sangat peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah
sengketa yang berlarut- disayangkan. Agung dengan menunjukkan bukti
A larut pada proyek Ia menerangkan upaya yang baru. Selain itu, pihaknya juga akan
pembangunan Pelabuhan Bojonegara dilakukan Pelindo II dengan meminta mengusulkan ke Komisi V DPR RI agar
dengan PT Nugra Santana Group pendapat hukum dari Kejaksaan Agung persoalan itu bisa dibentuk Panitia
selama 25 tahun adalah karena status tidak akan menyelesaikan masalah Khusus (Pansus) mengingat persoalan
lahan belum clear and clean. Hal itu yang ada. “Kalau yang dilakukan oleh itu sudah melibatkan lintas institusi.
pun turut memberikan dampak, dimana Pelindo selama ini hanya meminta “Di situlah nanti baru akan
hingga kini pelabuhan itu belum bisa pendapat hukum dari Kejaksaan ketahuan posisi persoalannya,
dioperasionalkan. itu tidak akan bisa menyelesaikan pemetaan masalahnya sehingga kita
Pelabuhan yang secara administratif masalah, karena pendapat hukum dari bisa menentukan akan mengambil
berada di wilayah 5°54’38.5”S Kejaksaan itu tidak bisa menggugurkan langkah hukum, ataukah mengambil
106°05’29.3”, Pelabuhan Internasional putusan Mahkamah Agung,” jelasnya langkah kekeluargaan, musyawarah
Bojonegara (PIB) Kecamatan di sela mengikuti pertemuan Tim untuk mufakat. Kami sangat berharap
Puloampel, Kabupaten Serang, Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V supaya Pelabuhan Bojonegara ini
Banten itu telah melalui peletakan DPR RI dengan Ditjen Perhubungan segera selesai persoalan, segera bisa
batu pertamanya di tahun 2003 oleh Laut Kementerian Perhubungan dan operasional karena begitu tingginya
Presiden ke-5 Megawati Soekarno perwakilan PT Pelindo di Cilegon, potensi Pelabuhan ini untuk transportasi
Putri. Namun pada perjalanan kasus Banten, Kamis (10/2). laut, baik di tingkat domestik, nasional
sengketanya, PT. Pelindo II mengalami Lebih lanjut ia menilai kasus tersebut dan internasional,” tutup politisi Partai
kekalahan baik di Pengadilan Negeri, adalah sebuah ironi, utamanya adalah Gerindra tersebut. srw/sf

Nomor 1185/I/II/2022 • Februari 2022 11