Page 7 - BULETIN 1185

Polemik JHT, Muhaimin Minta
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Menaker Tiap Ambil Keputusan

Libatkan Buruh

akil Ketua DPR RI
Muhaimin Iskandar
meminta Menteri
W Ketenagakerjaan
(Menaker) Ida Fauziyah untuk
melibatkan pimpinan buruh tiap kali
ambil keputusan, termasuk mengenai
polemik Jaminan Hari Tua (JHT).
Diketahui, serikat buruh di beberapa
daerah hari ini secara masif melakukan
aksi demonstrasi untuk menolak
kebijakan JHT yang hanya bisa
dicairkan saat usia 56 tahun.
Aturan tersebut sebagaimana
tertuang dalam Permenaker Nomor
2 Tahun 2022. Serikat buruh menilai
Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar. Foto: Andri/nvl
kebijakan tersebut sangat merugikan
karena tidak bisa mendapatkan bantuan
saat buruh diberhentikan (PHK) atau Oleh karena itu, namanya juga JHT ya legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa
mengundurkan diri dari pekerjaannya, dapatnya saat masuk hari tua,” ujarnya. Timur VIII tersebut.
sebelum usia 56 tahun. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa Diketahui, persoalan pengaturan
“Saya kira Bu Ida (Menaker), (PKB) itu menjelaskan saat dirinya pencairan dana JHT saat usia 56 tahun
saya minta untuk kumpulkan semua sebagai Menaker pun rata-rata dana ini juga pernah terjadi saat periode
pimpinan serikat buruh ditanya JHT itu sudah habis saat belum pertama Presiden Jokowi. Saat itu,
pendapatnya. Sekali lagi setiap ambil memasuki usia tua. Padahal, tabungan Jokowi menerbitkan PP Nomor 48
keputusan libatkan pimpinan buruh usia tua itu, berdasarkan kajian, Tahun 2015. Aturan itu menyebut JHT
agar tidak terjadi kesalahpahaman,” ujar ditujukan agar saat pensiun masih BPJS Ketenagakerjaan baru bisa cair
Gus Muhaimin kepada awak media, di punya cadangan dan simpanan dana. saat peserta memasuki usia 56 tahun.
Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Sehingga, Muhaimin menilai bisa saja Pada 12 Agustus 2015, pemerintah
Rabu (16/2). aturan tersebut dikembalikan ke awal, menerbitkan PP Nomor 60 Tahun 2015.
Menurut Menaker di era Presiden yaitu JHT tersebut bebas diambil Peraturan itu menyatakan JHT BPJS
Susilo Bambang Yudhoyono ini, terjadi kapanpun seperti saat ini. Ketenagakerjaan bisa dicairkan sebulan
miskomunikasi antara pihak buruh “Tapi kita lihat saja, pimpinan- setelah peserta keluar dari perusahaan.
dengan Menaker saat ini. Bahwa, JHT pimpinan buruh kan bisa saja Menaker Hanif Dhakiri menindaklanjuti
sebagai turunan dari Undang-Undang mengumpulkan pendapat untuk aturan itu dengan menerbitkan
Sistem Jaminan Sosial Nasional Nomor menyampaikan apakah akan ada Permenaker Nomor 19 Tahun 2015.
40 Tahun 2004, memang ditujukan perubahan atau tidak. DPR akan Tujuh tahun setelahnya, Menaker Ida
untuk jaminan saat hari tua agar sampaikan ke pemerintah kalau Fauziyah, menerbitkan Permenaker
mendapatkan bantuan dana. “Wajar memang itu kuat permintaannya, tidak Nomor 2 Tahun 2022. Aturan baru itu
kalau menerimanya di masa tua. Karena spontan, atau misunderstanding ya kembali mencantumkan syarat usia
kalau dicairkan masa kapan pun, tak tidak masalah bisa saja dikembalikan 56 tahun dalam pencairan JHT BPJS
terbatas, masa tuanya tidak ada bantuan. diambil bebas seperti sekarang,” tutup Ketenagakerjaan. rdn/sf

Nomor 1185/I/II/2022 • Februari 2022 7