Page 4 - BULETIN 1185
P. 4
BULETIN Parlementaria
PARIPURNA • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus saat menerima laporan terkait tujuh RUU Provinsi dari Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimar Girsang. Foto: Arief/nvl
Paripurna DPR Setujui Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang
Sementara itu sebelumnya, Wakil
7 RUU Provinsi dalam laporannya di hadapan Rapat
Paripurna, Komisi II DPR RI memandang
perlu untuk menata kembali dasar
hukum pembentukan provinsi di
Indonesia yang masih berdasarkan
Undang-Undang Dasar Sementara
tahun 1950. Dia mengatakan, UU
apat Paripurna DPR RI Sebelum memberikan persetujuan, tersebut secara konseptual sudah tidak
yang dipimpin Wakil Ketua dalam rapat tersebut Lodewijk sesuai dengan Undang undang tentang
DPR RI Lodewijk Freidrich menanyakan kepada ratusan Anggota otonomi daerah.
R Paulus menyetujui tujuh DPR yang hadir secara offline Junimart menjelaskan, beberapa
Rancangan Undang-Undang (RUU) dan online, apakah RUU tersebut waktu yang lalu dilakukan pengambilan
Provinsi menjadi Undang-Undang. disetujui untuk disahkan menjadi keputusan kerja tingkat satu antara
Ketujuh RUU itu adalah RUU tentang undang-undang. “Apakah tujuh RUU Komisi II DPR, Komite I DPR, Menteri
Provinsi Sulawesi Selatan; RUU tentang ini disetujui untuk dijadikan undang- Dalam Negeri, Menteri Keuangan,
Provinsi Sulawesi Utara; RUU tentang undang?” tanya Lodewijk dalam Rapat Menteri Perencanaan Pembangunan
Provinsi Sulawesi Tengah; RUU tentang Paripurna DPR RI yang digelar di Nasional dan Menteri Hukum dan HAM.
Provinsi Sulawesi Tenggara; RUU Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, “Secara bulat dan sepakat menyetujui
tentang Provinsi Kalimantan Selatan; Selasa (15/2). Pertanyaan Lodewijk untuk meneruskan pembahasannya
RUU tentang Provinsi Kalimantan Barat; pun disambut jawaban “Setuju” oleh pada pembicaraan tingkat dua untuk
dan RUU tentang Provinsi Kalimantan seluruh peserta rapat dan pengetukan mengambil keputusan,” jelas politisi PDI-
Timur. palu persetujuan. Perjuangan tersebut. hal/sf
4 Nomor 1185/I/II/2022 • Februari 2022
