Page 6 - BULETIN 1185

BULETIN Parlementaria

Ada Etika dan Tata Tertib
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dalam Setiap Rapat di DPR

akil Ketua DPR RI
terlebih dahulu menunggu arahan dan
Kementerian Perindustrian dan Dirut
waktu berbicara dari pimpinan rapat.
PT Krakatau Steel Silmy Karim. Dalam
Kordinator Bidang
Politik dan Keamanan
1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR,
banjirnya impor baja hingga penutupan
W (Korpolkam) Lodewijk
terutama pasal 294 bahwa anggota
F. Paulus mengungkapkan dalam
blast furnace dan mangkraknya smelter
milik Krakatau Steel di Kalimantan
setiap rapat atau persidangan di DPR rapat itu membahas sejumlah hal, dari Padahal dalam Peraturan DPR Nomor
rapat berbicara setelah dipersilahkan
RI ada tata tertib yang harus diikuti Selatan. oleh pimpinan rapat. Dan tatib tersebut
oleh semua pihak. Hal ini terkait Perdebatan berawal ketika rapat sejatinya juga termasuk bagian dari
keluarnya Dirut PT Krakatau Steel tersebut membahas penutupan blast etika secara global yang berlaku di
Silmy Karim dari ruang rapat, saat furnace. Dimana dari paparan Dirjen masyarakat.
Komisi VII DPR RI menggelar Rapat ILMATE diketahui butuh 5 furnace. Sikap reaktif yang berlebihan
Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI Sementara yang tersedia hanya satu, tersebut dinilai sebagai sikap yang
dengan Dirjen ILMATE Kementerian dan itupun oleh Silmy dikatakan gagal, tidak beretika dan tidak menghormati
Perindustrian. rugi dan sebagainya. Dan penutupan rapat atau persidangan di saat itu. Tak
“Sebenarnya saya tidak tahu persis tersebut dianggap tidak selaras dengan berlebihan jika kemudian Pimpinan
saat rapat itu. Tapi dalam setiap rapat semangat Presiden Jokowi untuk rapat mempersilahkan Silmy untuk
atau persidangan di DPR ada aturannya, peningkatan Industri Baja dalam Negeri, meninggalkan ruang rapat. Hal
ada mekanismenya, atau tata tertibnya. karena Indonesia kaya bahan baku besi itu selain untuk menjaga marwah
Nah yang saya dengar kemarin sama dan baja. persidangan atau rapat yang
Anggota DPR begini, mungkin dia Sayangnya, mendengar notabene merupakan
merasa tidak benar dan langsung pertanyaan Pimpinan dan amanah undang-undang
memotong. Nah di situ ada tatibnya. beberapa Anggota Komisi dalam menjalankan
Mungkin harusnya Pak Silmy tidak perlu VII tersebut, Silmy tugas dewan, juga
seperti itu, kan beliau sudah sering ke langsung bersikap semata untuk menjaga
(DPR) sini,” ungkap Lodewijk kepada reaktif, dengan langsung kelancaran jalannya
awak media usai memimpin Rapat menjawab tanpa rapat. ayu/sf
Paripurna, di Gedung DPR RI, Senayan,
Jakarta, Selasa (15/2).
Politisi Partai Golkar ini Wakil Ketua DPR RI Korpolkam
Lodewijk F. Paulus. Foto: Faisal/nvl
mencontohkan saat di rumah, ketika
orang tua bicara, anak diajari untuk
mendengarkan terlebih dahulu.
Baru kemudian bicara ketika sudah
dipersilahkan. “Ada mekanismenya.
Begitupun ketika rapat dan sidang
di DPR, pimpinan akan memberikan
kesempatan untuk bicara atau
menjelaskan,” tandas Lodewijk.
Sementara itu, Wakil Ketua
Komisi VII DPR RI Bambang
Haryadi kepada wartawan
menjelaskan, pada Senin
(14/2), ia memimpin Rapat
Dengar Pendapat Komisi VII
DPR RI dengan Dirjen ILMATE

6 Nomor 1185/I/II/2022 • Februari 2022