Page 21 - BULETIN 1201

BANGGAR • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Ratna Juwita Pertanyakan
Alokasi Dana Abadi Pesantren

Tak Tercantum di APBN 2022

nggota Badan Anggaran
Diketahui, dalam paparan Menkeu
(Banggar) DPR RI Sri Mulyani di hadapan Banggar DPR diperoleh terbesar dari penerimaan
perpajakan sebesar Rp1.784 triliun dan
Ratna Juwita Sari RI, outlook APBN 2022 diperkirakan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak
A mempertanyakan sikap mencapai Rp2.266,2 triliun, atau lebih (PNBP) sebesar Rp481,6 triliun.
pemerintah yang tidak mencantumkan tinggi 46,2 persen dari asumsi awal Karena itu, merujuk pada kenaikan
secara jelas alokasi Dana Abadi APBN 2022 sebesar Rp1.846 triliun. pendapatan negara tersebut, Ratna
Pesantren dalam belanja APBN 2022. Sehingga, diproyeksikan terdapat berharap komitmen pemerintah
Padahal, menurut Anggota Fraksi PKB selisih sekitar Rp 420 triliun di akhir untuk terhadap kesejahteraan
DPR RI ini, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2022 nantinya. Pendapatan masyarakat dapat terus terjaga,
Tahun 2019 tentang Pesantren telah negara yang meningkat tersebut termasuk dengan pemberian alokasi
lama disahkan dan pendapatan negara Dana Abadi Pesantren dalam belanja
dalam outlook-nya melebihi dari apa APBN 2022. “Jadi, kami harap untuk
yang diproyeksikan. menyikapi kenaikan pendapatan ini,
“Padahal, kalau misalnya kami ingin pemerintah juga mengawal
pendapatan negara itu naik komitmennya untuk menjaga
otomatis mandatory pendidikan kesejahteraan masyarakat supaya
yang 20 persen (di dalam UUD) semua itu bisa terdistribusi dengan
juga akan naik,” ujar Ratna baik,” ujar Ratna.
dalam Rapat Kerja Badan Diketahui, selain menjadi mandat
Anggaran DPR RI bersama dalam UU Pesantren, Dana Abadi
Menteri Keuangan beserta Pesantren tersebut juga tertuang
jajaran, di Gedung dalam Perpres No 82 Tahun 2021 yang
Nusantara II, Senayan, telah ditandatangani Presiden Joko
Jakarta, Kamis (19/5). Widodo pada 2 September 2021 silam.
Penyusunan Perpres ini dilakukan oleh
Kementerian Agama dengan melibatkan
para pihak dari lintas kementerian/
lembaga negara dan stakeholders
pesantren. Melalui Perpres Nomor 82
Tahun 2021, pemerintah daerah juga
bisa mengalokasikan anggaran untuk
membantu pesantren. rdn/sf

Anggota Banggar DPR RI
Ratna Juwita Sari.
Foto: Munchen/nvl

Nomor 1201/I/VI/2022 • Juni 2022 21