Page 4 - BULETIN 1141

BULETIN
BULETIN Parlementaria

Komisi I Komitmen Lindungi
KOMISI I • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Data Pribadi Masyarakat

akil Ketua Komisi
Komisi I DPR RI membahas terkait
pemrosesan data pribadi, kewajiban
I DPR RI Abdul
RUU PDP tersebut.
pengendali data pribadi dan prosesor
Kharis Almasyhari
W menegaskan Hak Asasi Manusia untuk bersama krusial RUU PDP lainnya yaitu terkait
data pribadi dalam pemrosesan
Ketua Panja RUU PDP ini
Rancangan Undang-Undang menjelaskan, DIM yang belum data pribadi, transfer data pribadi,
Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) selesai dibahas yaitu menyangkut dan badan/lembaga penyelenggara
menjadi komitmen untuk melindungi DIM Usulan Perubahan Substansial. pelindungan data pribadi.
data pribadi seluruh warga negara DIM Substansial ini berkaitan pula Dalam kesempatan yang sama,
Indonesia. Komitmen itu dibuktikan dengan DIM yang lain sehingga Dekan Fakultas Hukum Universitas
dengan telah dibahasnya 194 jika sudah selesai dibahas, maka Indonesia (FH UI) Edmon Karim
dari total 317 Daftar Inventarisasi DIM lainnya akan lebih mudah menilai pelindungan data pribadi
Masalah (DIM) dari 15 Bab dan 72 disepakati. dalam ekonomi digital harus
Pasal dalam RUU tersebut. “Ketika kita membahas subjek diperkuat, seiring dengan Indonesia
“Komisi I ingin betul bahwa data, ternyata kaitannya banyak menuju industri 4.0 dan society 5.0.
data pribadi seluruh masyarakat sekali. Kaitannya dengan kewajiban “Adalah kurang tepat bahwa
Indonesia harus dilindungi subjek, dan seterusnya. Kalau ada masyarakat beranggapan Indonesia
semaksimal mungkin. Ada hak juga ada kewajiban di sisi yang memiliki kekosongan hukum
banyak hal tentunya ke depan lain semua yang berkaitan dengan terkait perlindungan data pribadi,
pembahasannya juga alot,” subjek data dibahas panjang regulasinya memang ada saat ini
jelas Abdul Kharis saat menjadi lebar dan sampai 20 Januari 2021, melalui PP No. 71/2019 dan PP No.
narasumber dalam Focus Group terakhir belum bisa disepakati DIM 80/2019. Tetapi, penguatan melalui
Discussion (FGD) yang mengangkat yang berkaitan dengan pembuatan RUU PDP tentunya baik
tema ‘Politik Hukum Terhadap subjek data,” ujar bagi masyarakat karena dapat
Pelindungan Data Pribadi’. Politisi PKS ini. mengharmonisasi ketentuan
FGD yang dilaksanakan di Aula Selain sehingga diharapkan dapat
FH UI, Depok, Jawa Barat, Rabu terkait Hak dan memberikan kepastian
(3/3) ini terselenggara atas kerja Kewajiban Subjek hukum bagi masyarakat,”
sama Badan Keahlian (BK) Setjen Data beserta ruang ujarnya. rdn/es
DPR RI dengan Fakultas Hukum lingkupnya, isu-isu
Universitas Indonesia (FH UI). Turut
dihadiri Kepala BK Setjen DPR RI
Inosentius Samsul, Guru Besar
Fakultas Ilmu Komunikasi UI Yudho
Giri Sucahyo dan Dosen Fakultas
Hukum (FH UI). Wakil Ketua Komisi I
DPR RI Abdul Kharis
Diketahui, RUU PDP merupakan Almasyhari. Foto:
Oji/Man
usulan dari pemerintah kepada
DPR yang dituangkan melalui Surat
Presiden Nomor R-05/Pres/01/2020
tanggal 24 Januari 2020. Presiden
Joko Widodo dalam surat tersebut
menugaskan Menteri Komunikasi
dan Informatika RI, Menteri Dalam
Negeri, dan Menteri Hukum dan

4 Nomor 1141/III/III/2021 • Maret 2021 Nomor 1141/III/III/2021 • Maret 2021 5