Page 8 - BULETIN 1141

BULETIN
BULETIN Parlementaria

Pemerintah Impor 1 Juta Ton
KOMISI IV • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Beras, Legislator Pertanyakan

Program Food Estate

nggota Komisi IV DPR RI
Slamet mempertanyakan menggunakan sistem pertanian presisi,
sehingga bisa menghasilkan 3 hingga
program Food Estate yang 4 kali lebih banyak (sekira 17 ton per
A telah digembar-gemborkan hektar) produk ketimbang dengan JANGAN SAMPAI
pemerintah. Hal ini menyusul rencana penggunaan teknologi biasa. ANGGARAN DAN PUPUK
pemerintah yang akan mengimpor 1 Seperti dikabarkan, Menteri YANG SUDAH TERBATAS
juta ton beras pada tahun ini. Slamet Koordinator Bidang Perekonomian
meminta pemerintah terbuka soal Airlangga Hartarto mengatakan bahwa DIALIHKAN DARI PETANI
perkembangan Food Estate. menjaga ketersediaan beras di dalam KE FOOD ESTATE, TETAPI
“Pemerintah harus bertanggung negeri merupakan hal penting untuk TIDAK MENAMBAH
jawab dan transparan atas program dilakukan agar harga komoditas PRODUKSI PANEN
Food Estate. Sampaikan kepada publik tersebut bisa tetap terkendali. Sehingga NASIONAL,
tingkat keberhasilan dari program ia berencana melakukan
(Food Estate) ini,” kata Slamet, impor beras sebanyak
dalam keterangan persnya 1 juta ton di tahun
yang diterima Parlementaria, 2021. bisa memberi tambahan hasil panen
Minggu (7/3). “Pemerintah di luar hasil panen petani biasanya,
Pasalnya, rencana sudah memulai dengan hitungan, 165 ribu hektar dikali
impor 1 juta ton beras proyek Food 17 ton, maka seharusnya ada 2,8 juta
dinilai kontradiktif Estate seluas ton tahun ini. Lalu untuk apa lagi impor 1
dengan wacana Menteri 165 ribu hektar di juta ton?” tanya Slamet.
Pertahanan yang berbagai lokasi. Legislator asal Sukabumi ini
menyebut Food Estate Artinya pemerintah menjelaskan, proyek Food Estate telah
menyerap anggaran Kementerian
Pertanian, termasuk pupuk yang
Anggota Komisi sebelumnya dialokasikan bagi petani.
IV DPR RI Slamet. “Jangan sampai anggaran dan pupuk
Foto: Arief/Man
yang sudah terbatas dialihkan dari
petani ke Food Estate, tetapi tidak
menambah produksi panen nasional,”
tegas Slamet.
Politisi PKS itu juga mengungkapkan,
kebijakan impor yang dibuka lebar
melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja, memberikan
peluang besar bagi lapangan kerja
petani luar negeri dan mempersempit
peluang pemasaran produk petani
dalam negeri. “Kami mengingatkan agar
pemerintah tidak mudah menerapkan
impor demi memberi optimisme kepada
petani Indonesia,” pungkasnya. dep/sf

8 Nomor 1141/III/III/2021 • Maret 2021 Nomor 1141/III/III/2021 • Maret 2021 9